Inpres Penanganan Gempa Lombok Diklaim Setara Bencana Nasional

Reporter:
Editor:

Elik Susanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi mengusap kepala anak salah satu korban gempa di tenda pengungsian di Lombok Utara, NTB, Senin, 13 Agustus 2018. Lombok Utara merupakan daerah yang paling terdampak bencana, karena lokasinya yang amat dekat dengan pusat gempa. Foto: Biro Pers Setpres

    Presiden Jokowi mengusap kepala anak salah satu korban gempa di tenda pengungsian di Lombok Utara, NTB, Senin, 13 Agustus 2018. Lombok Utara merupakan daerah yang paling terdampak bencana, karena lokasinya yang amat dekat dengan pusat gempa. Foto: Biro Pers Setpres

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan sudah menerbitkan Instruksi Presiden atau Inpres tentang penanggulangan dan rehabilitasi gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat. Menurut Jokowi, Inpres ini sebagai payung hukum kementerian atau lembaga dalam menangani bencana.

    Baca: Pembersihan Puing Gempa Lombok Terkendala Alat Berat

    Pemerintah pusat bersama pemerintah provinsi dan kabupaten, menurut Jokowi, bekerja sama untuk menangani efek gempa Lombok. "Masih pada tahapan-tahapan, terutama yang berkaitan dengan penyampaian bantuan, mana yang rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan, dalam proses administrasi secara besar-besaran. Ini menyangkut prosedur," kata Jokowi di Jakarta, Kamis, 23 Agustus 2018.

    Selembar foto di reruntuhan bangunan terdampak gempa bumi di Desa Jeringo, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, NTB, Rabu, 22 Agustus 2018. BNPB mengatakan korban meninggal gempa Lombok mencapai 515 jiwa sejak rentetan bencana terjadi pada 27 Juli lalu. ANTARA/Ahmad Subaidi

    Presiden Jokowi berjanji segera terbang lagi ke Lombok untuk melihat langsung kondisi di sana. "Mungkin pekan ini atau pekan depan. Tapi harus ingat bahwa masih ada gempa-gempa susulan yang cukup besar," kata Jokowi.

    1.Khawatir Orang Asing Masuk


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.