Zumi Zola Didakwa Suap Anggota DPRD Jambi Rp 13 Miliar

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Zumi Zola seusai mengikuti sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 23 Agustus 2018. Zumi menolak mengajukan eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum  KPK. TEMPO/Imam Sukamto

    Zumi Zola seusai mengikuti sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 23 Agustus 2018. Zumi menolak mengajukan eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum KPK. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola didakwa memberikan uang ketok palu atau uang pemulus untuk pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanjan Daerah atau Raperda APBD Provinsi Jambi senilai Rp 13 miliar kepada anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jambi.

    Baca: Zumi Zola Didakwa Terima Gratifikasi Lebih dari Rp 40 Miliar

    "Telah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada anggota DPRD Jambi dengan maksud agar pimpinan dan anggota DPRD menyetujui Raperda APDB tahun anggaran 2017," ujar jaksa KPK, Tri Anggora Mukti, saat membacakan dakwaan di pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Kamis, 23 Agustus 2018.

    Selain itu, kata Tri, untuk pimpinan DPRD Jambi, Zumi memberikan tambahan uang, lantaran kewenangan dan pengaruh pimpinan. Total uang yang diberikan Zumi untuk pimpinan DPRD mencapai Rp 3,4 miliar

    Tri menerangkan, uang tersebut diberikan secara bertahap sejak Maret 2017. Setiap anggota DPRD diduga menerima uang senilai Rp 200 juta, sedangkan untuk anggota Badan Anggaran menerima Rp 225 juta. Untuk Komisi III Rp 300 juta dan Pimpinan DPRD Rp 6OO juta.

    Jaksa menyebutkan, uang tersebut dikumpulkan Zumi melalui orang dekatnya dari fee komitmen sejumlah proyek di pemerintahan Provinsi Jambi.

    Baca: Zumi Zola Tak Akan Ajukan Eksepsi Atas Dakwaan Jaksa

    Dalam perkara ini, KPK juga mendakwa Zumi menerima gratifikasi senilai Rp 40,44 miliar dan US$ 177.300 dari para rekanan terkait sejumlah proyek di pemerintahan Provinsi Jambi. Selain itu Zumi juga menerima satu unit mobil Alphard.

    Menanggapi dakwaan tersebut, Zumi tidak akan mengajukan eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi. "Saya tidak mengajukan eksepsi karena saya menghormati proses hukum sejak awal," ujar Zumi usai menjalani persidangan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.