Zumi Zola Tak Akan Ajukan Eksepsi Atas Dakwaan Jaksa

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Tersangka Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola tersenyum saat keluar dari gedung KPK setelah menjalani pemeriksaan pada Senin, 6 Agustus 2018. Dalam pemeriksaan ini penyidik KPK menyatakan berkas perkara Zumi Zola telah lengkap dan siap untuk dilimpahkan ke persidangan terkait kasus dugaan suap proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jambi Tahun 2014-2017. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jambi nonaktif yang jadi terdakwa kasus suap dan gratifikasi Zumi Zola menolak mengajukan eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Zumi Zola Didakwa Terima Gratifikasi Lebih dari Rp 40 Miliar

"Saya tidak mengajukan eksepsi karena saya menghormati proses hukum sejak awal," ujar Zumi seusai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Kamis 23 Agustus 2018.

Zumi menyebutkan akan bersikap kooperatif dalam menjalani proses hukum, dia pun berharap persidangan ini bisa berjalan lancar.

Penasehat hukum Zumi Zola, Farizi mengatakan kliennya tidak mengajukan eksepsi agar kasus ini segera terungkap. "Klien saya tidak mau berlama-lama dengan hal formalitas, kami ingin langsung ke pokok perkara agar semuanya jelas," ujarnya.

Baca juga: Zumi Zola Diduga Bakal Beri Rp 200 Juta ke Setiap Anggota DPRD

 
 

Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa Zumi Zola menerima gratifikasi senilai Rp 40.44 miliar dan USD 177.300 dari fee komitmen sejumlah proyek di pemerintahan provinsi Jambi.

"Selaku gubernur telah melakukan atau ikut serta menerima gratifikasi," ujar jaksa KPK Rini Triningsih dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Kamis 23 Agustus 2018

Selain itu, Zumi Zola juga didakwa memberi uang pelicin ke anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Jambi dari Rp 200 juta- Rp 250 juta per anggota. Uang tersebut diduga untuk mengesahkan RAPBD Provinsi Jambi.

Akibat perbuatannya menerima gratifikasi, Zumi diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah ke UU nomor 20 tahun 2001tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat ke 1 KUHP.

Baca juga: KPK Tetapkan Lagi Zumi Zola sebagai Tersangka Kasus Suap

Sedangkan untuk uang ketok pengesahan RAPBD Jambi, Zumi Zola disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah ke UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat ke 1 KUHP.






Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

11 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

Mahfud MD menjamin pemeriksaan Lukas Enembe sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk memberikan perlindungan hukum kepadanya jika tak salah


KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Tujuh Saksi dalam Kasus Suap Rektor Unila

16 jam lalu

KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Tujuh Saksi dalam Kasus Suap Rektor Unila

KPK jadwalkan ulang pemeriksaan tujuh saksi dalam kasus suap Rektor Unila. Mereka tidak hadir dalam pemeriksaan hari kamis kemarin


KPK Dalami Arahan Rektor Unila Nonaktif Soal Seleksi Tertutup Mahasiswa Baru

16 jam lalu

KPK Dalami Arahan Rektor Unila Nonaktif Soal Seleksi Tertutup Mahasiswa Baru

KPK memeriksa empat orang saksi dalam kasus suap dan gratifikasi yang menyeret Rektor Unila Karomani.


Paulus Waterpauw Laporkan Kuasa Hukum Lukas Enembe ke Bareskrim

1 hari lalu

Paulus Waterpauw Laporkan Kuasa Hukum Lukas Enembe ke Bareskrim

Laporan diajukan setelah Paulus mensomasi 2 x 24 jam ke tim kuasa hukum usai dituding terlibat dalam proses penetapan tersangka Lukas Enembe.


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

1 hari lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

1 hari lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


KPK Konfirmasi Direktur Asia Cargo Airlines Soal Penyewaan Jet Pribadi oleh Lukas Enembe

2 hari lalu

KPK Konfirmasi Direktur Asia Cargo Airlines Soal Penyewaan Jet Pribadi oleh Lukas Enembe

KPK memeriksa Direktur Asia Cargo Airlines Revy Dian Permata Sari sebagai saksi soal penyewaan jet pribadi oleh Gubernur Lukas Enembe


Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

3 hari lalu

Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Ardian Noervianto, akan menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Dituntut Tujuh Tahun Penjara Dalam Kasus Suap

3 hari lalu

Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Dituntut Tujuh Tahun Penjara Dalam Kasus Suap

Jaksa KPK menilai Itong Isnaeni terbukti menerima suap dalam perkara pembubaran PT Soyu Giri Primedika (SGP).