Zumi Zola Didakwa Terima Gratifikasi Lebih dari Rp 40 Miliar

Reporter

Editor

Amirullah

Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola sebelum menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Kamis 23 Agustus 2018. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola menerima gratifikasi senilai Rp 40,44 miliar dan US$ 177.300 dari para rekanan terkait sejumlah proyek di pemerintahan Provinsi Jambi.

Baca: Menjelang Sidang Perdana, Zumi Zola Irit Bicara

"Selaku gubernur telah melakukan atau ikut serta menerima gratifikasi," ujar jaksa KPK Rini Triningsih dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Kamis, 23 Agustus 2018.

Rini menyebutkan, Zumi menerima gratifikasi dari tiga orang dekatnya yaitu mantan Kepala Dinas PUPR Arfan, lalu Apif Firmsyah selaku mantan plt Sekretaris Daerah provinsi Jambi, dan Asrul mantan bendahara dalam tim kampanye Zumi saat maju dalam Pemilihan Gubernur Jambi.

Rini merinci dari Afit, Zumi menerima Rp 34,639 miliar, lalu dari Asrul Zumi menerima Rp 2,770 miliar, dan US$ 147.300 serta satu unit mobil Alphard. Sedangkan dari Arfan, Rini melanjutkan Zumi menerima Rp. 3,068 miliar, lalu US$ 30 ribu serta SG$ 10 ribu.

Selain itu, Jaksa dalam dakwaannya mendakwa Zumi telah melakukan atau ikut serta memberikan janji atau sesuai kepada jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jambi uang antara Rp 200 juta - Rp 250 juta setiap anggota DPRD. Menurut Jaksa uang tersebut diduga untuk mengesahkan RAPBD Provinsi Jambi.

Akibat perbuatannya menerima gratifikasi, Zumi diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah ke UU nomor 20 tahun 2001tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat ke 1 KUHP.

Baca: Zumi Zola Jalani Sidang Perdana, Begini Kronologi Kasusnya

Sedangkan untuk uang ketok pengesahan RAPBD Jambi, disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah ke UU nomor 20 tahun 2001tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat ke 1 KUHP.

Atas dakwaan tersebut, Zumi menyatakan tidak eksepsi. "Saya tidak eksepsi karena saya hormati, saya ikuti semua proses hukum sejak awal, saya akan kooperatif ," ujarnya.






KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

8 hari lalu

KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

KPK memanggil mantan Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi


KPK Tetapkan Tersangka Baru di Kasus Uang Ketok Palu Zumi Zola

15 hari lalu

KPK Tetapkan Tersangka Baru di Kasus Uang Ketok Palu Zumi Zola

KPK mengembangkan perkara suap ketok palu ex Gubernur Jambi Zumi Zola ke DPRD. KPK belum mendetailkan soal kronologi kasus ini.


5 Napi Korupsi Ini dapat Pembebasan Bersyarat, Ini Profil dan Kasusnya

25 hari lalu

5 Napi Korupsi Ini dapat Pembebasan Bersyarat, Ini Profil dan Kasusnya

Eks Jaksa Pinangki, Patrialis Akbar, Zumi Zola, Suryadharma Ali, Ratu Atut napi korupsi yang mendapat pembebasan bersyarat. Ini profilnya.


Nama 23 Napi Korupsi yang Dapat Program Pembebasan Bersyarat, dari Ratu Atut hingga Zumi Zola

27 hari lalu

Nama 23 Napi Korupsi yang Dapat Program Pembebasan Bersyarat, dari Ratu Atut hingga Zumi Zola

Total ada 23 napi korupsi yang menerima program pembebasan bersyarat yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan HAM.


Zumi Zola, Patrialis Akbar, dan Suryadharma Ali Bebas Bersyarat

28 hari lalu

Zumi Zola, Patrialis Akbar, dan Suryadharma Ali Bebas Bersyarat

Zumi Zola, Patrialis dan Suryadharma Ali mendekam di penjara khusus koruptor dengan vonis yang beragam.


Kasus RAPBD Jambi, KPK Panggil Bupati Tanjung Jabung Timur

9 Februari 2022

Kasus RAPBD Jambi, KPK Panggil Bupati Tanjung Jabung Timur

Dalam konstruksi perkara yang dijelaskan KPK, Apif merupakan orang kepercayaan dan representasi dari Zumi Zola.


KPK Tetapkan Ajudan Zumi Zola Sebagai Tersangka di Kasus Gratifikasi

4 November 2021

KPK Tetapkan Ajudan Zumi Zola Sebagai Tersangka di Kasus Gratifikasi

Apif Firmansyah merupakan ajudan Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola. KPK menduga dia telah menerima gratifikasi.


KPK Panggil 3 Mantan Anggota DPRD Jambi di Kasus Pengesahan RAPBD

6 Oktober 2021

KPK Panggil 3 Mantan Anggota DPRD Jambi di Kasus Pengesahan RAPBD

Dalam perkara ini, KPK menetapkan empat mantan anggota DPRD Jambi sebagai tersangka.


KPK Tahan Tersangka Pemberi Suap di Kasus RAPBD Jambi

8 Agustus 2021

KPK Tahan Tersangka Pemberi Suap di Kasus RAPBD Jambi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan tersangka kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017-2018, Paut Syakarin.


KPK Tangkap Pemberi Suap Perkara 'Ketok Palu' Pengesahan RAPBD Jambi 2017-2018

8 Agustus 2021

KPK Tangkap Pemberi Suap Perkara 'Ketok Palu' Pengesahan RAPBD Jambi 2017-2018

KPK menangkap salah satu tersangka pemberi suap dalam perkara dugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017-2018.