Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketum PPP Romahurmuziy Penuhi Panggilan KPK

Reporter

image-gnews
Ketua Umum DPP PPP periode 2016-2021 terpilih, Romahurmuziy setibanya di Gedung KPK, Jakarta, 11 April 2016. Kedatangan Romahurmuziy untuk menjenguk mantan Ketua PPP yang juga terpidana kasus korupsi di Kementerian Agama tahun 2010-2012, Suryadharma Ali yang kini mendekap di Rutan KPK cabang Guntur. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Ketua Umum DPP PPP periode 2016-2021 terpilih, Romahurmuziy setibanya di Gedung KPK, Jakarta, 11 April 2016. Kedatangan Romahurmuziy untuk menjenguk mantan Ketua PPP yang juga terpidana kasus korupsi di Kementerian Agama tahun 2010-2012, Suryadharma Ali yang kini mendekap di Rutan KPK cabang Guntur. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romy memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa sebagai saksi kasus suap terkait dengan usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan tahun anggaran 2018.

"Saya belum mendapat panggilan, tapi karena saya menghormati keterangan yang disampaikan di media oleh jubir KPK bahwa saya dijadwalkan Kamis maka saya datang," kata Romy di gedung KPK Jakarta, Kamis, 23 Agustus 2018.

Baca: KPK Periksa Politikus PAN di Kasus Suap Dana Perimbangan Daerah

KPK sebelumnya memanggil Romy pada Senin, 20 Agustus lalu, tapi ia mangkir karena ada kegiatan di luar kota. "Saya sudah cek bahwa hari ini tidak ada jadwal, karenanya saya akan sampaikan kepada penyidik keterangan yang diperlukan," kata Romy.

Romy diperiksa untuk dua tersangka, yaitu anggota Komisi Keuangan DPR Fraksi Partai Demokrat, Amin Santono, dan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo.

Saat ditanya mengenai pemeriksaannya, Romy mengatakan agar ditanyakan hasilnya ke penyidik. "Nanti soal siapa, siapanya setelah (diperiksa) supaya ada bahan lagi, nanti lagi," katanya seraya masuk ke gedung KPK.

Baca: KPK Periksa Ketua PPP Romahurmuziy Sebagai Saksi, Begini Kasusnya

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam kasus ini, KPK di antaranya telah memeriksa anggota Komisi Kesehatan DPR dari PPP, Irgan Chairul Mahfiz; anggota Komisi Keuangan DPR dari Fraksi PAN, Sukiman; dan Wali Kota Tasikmalaya yang juga merupakan kader PPP, Budi Budiman. Sebelumnya, KPK menyita uang Rp 1,4 miliar dari kediaman Wakil Bendahara Umum PPP Puji Suhartono.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat tersangka. Dua di antaranya bekas anggota Komisi Keuangan DPR, Yaya Purnomo dan Amin Santono. Dua orang lainnya adalah pihak kontraktor, yakni Ahmad Ghiast dan Eka Kamaluddin.

Kasus ini terungkap bermula dari operasi tangkap tangan yang digelar KPK terhadap Amin di kawasan Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada 4 Mei 2018. Dalam operasi itu, KPK menyita Rp 400 juta dan bukti transfer Rp 100 juta kepada Amin, serta dokumen proposal dari mobilnya. Setelah menangkap Amin, KPK menangkap Yaya, serta Ahmad dan Eka di lokasi berbeda. KPK menyangka total uang Rp 500 juta yang diterima Amin adalah sebagian dari suap yang dijanjikan sebesar 7 persen dalam dua proyek di Kabupaten Sumedang bernilai Rp 25 miliar.

Baca: Kasus Suap Dana Perimbangan Daerah, KPK Panggil Lagi Romahurmuziy

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pukat UGM Minta Susunan Pimpinan KPK Tidak Fokus Komposisi Polisi dan Jaksa

2 jam lalu

Pertemuan Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK 2024-2027 dengan sejumlah pimpinan media cetak, elektronik, maupun online di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Pertemuan untuk menyerap aspirasi dalam seleksi pimpinan dan Dewas KPK 2024-2027 bisa berjalan sesuai harapan publik. Pansel KPK 2024-2027 juga menjadwalkan pertemuan dengan para pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan badan usaha milik negara (BUMN). Pertemuan  dengan civil society organization (CSO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), terutama dari kalangan pegiat antikorupsi. TEMPO/Subekti
Pukat UGM Minta Susunan Pimpinan KPK Tidak Fokus Komposisi Polisi dan Jaksa

Menurutnya, tidak ada aturan khusus di UU KPK bahwa susunan pimpinan KPK maupun Dewas harus mewakili dari lembaga penegak hukum.


Lima Jaksa Lolos Seleksi Administrasi Calon Pimpinan KPK

2 jam lalu

Wakil Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK 2024-2027 Arif Satria (kanan) memimpin pertemuan dengan sejumlah pimpinan media cetak, elektronik, maupun online di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Pertemuan untuk menyerap aspirasi dalam seleksi pimpinan dan Dewas KPK 2024-2027 bisa berjalan sesuai harapan publik. Pansel KPK 2024-2027 juga menjadwalkan pertemuan dengan para pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan badan usaha milik negara (BUMN). Pertemuan  dengan civil society organization (CSO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), terutama dari kalangan pegiat antikorupsi. TEMPO/Subekti.
Lima Jaksa Lolos Seleksi Administrasi Calon Pimpinan KPK

Lima jaksa yang mendaftar calon pimpinan KPK lolos seleksi administrasi. Siapa saja?


4 Jenderal Polisi yang Daftar Capim KPK Lolos Seleksi Administrasi

3 jam lalu

Kolase foto dari Kiri ke kanan, Komjen Setyo Budiyanto, Komjen Panca Simanjuntak, Irjen Djoko Poerwanto, dan Irjen Didik Agung Widjanarko. FOTO/wikipediar.org/wikipedia.org/X/youtube
4 Jenderal Polisi yang Daftar Capim KPK Lolos Seleksi Administrasi

4 anggota Polri yang mendaftar calon pimpinan atau capim KPK lolos seleksi administrasi. Siapa saja?


Pansel KPK Siapkan Tes Tertulis bagi Calon Komisoner dan Dewas KPK Lulus Administrasi

12 jam lalu

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan tahun 2024-2029 Muhammad Yusuf Ateh (tengah) bersama anggota panitia saat memberikan keterangan pers di Kantor  Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat 30 Mei 2024. TEMPO/Subekti.
Pansel KPK Siapkan Tes Tertulis bagi Calon Komisoner dan Dewas KPK Lulus Administrasi

Pansel KPK menyiapkan tes teftulis bagi calon komisioner KPK dan Dewan Pengawas yang lulus seleksi administrasi.


Kolaborasi Kementerian Kesehatan, KPK, BPKP, dan BPJS Kesehatan Hadapi Fraud

12 jam lalu

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Lily Kresnowati saat memaparkan BPJS Kesehatan berkomitmen mengedepankan kehati-hatian dan akuntabilitas dalam pengelolaan klaim layanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai dengan amanah perundangan. di Gedung KPK, Rabu 24 Juli 2024. Dok, BPJS Kesehatan
Kolaborasi Kementerian Kesehatan, KPK, BPKP, dan BPJS Kesehatan Hadapi Fraud

BPJS Kesehatan berkomitmen mengedepankan kehati-hatian dan akuntabilitas dalam pengelolaan klaim layanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai dengan amanah perundangan


Pansel KPK Sebut Publik Bisa Beri Tanggapan Soal Capim dan Dewas yang Lolos Seleksi Administrasi

13 jam lalu

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan tahun 2024-2029 Muhammad Yusuf Ateh  bersama anggota panitia saat memberikan keterangan pers di Kantor  Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat 30 Mei 2024. TEMPO/Subekti.
Pansel KPK Sebut Publik Bisa Beri Tanggapan Soal Capim dan Dewas yang Lolos Seleksi Administrasi

Pansel KPK membuka tanggapan dari masyarakat terhadap nama-nama capim KPK dan calon Dewas yang sudah lulus administrasi.


KPK Geledah Kantor Ditjen Minerba ESDM untuk Kasus Korupsi Abdul Gani Kasuba dan Muhaimin Syarif

13 jam lalu

Tersangka Abdul Gani Kasuba memasuki ruang pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Gubernur nonaktif Maluku Utara itu diperiksa sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji untuk proyek pengadaan barang dan jasa serta perijinan dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan barang bukti uang tunai Rp725 juta. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Geledah Kantor Ditjen Minerba ESDM untuk Kasus Korupsi Abdul Gani Kasuba dan Muhaimin Syarif

Selain Abdul Gani Kasuba, penggeledahan KPK di Ditjen Minerba ini juga menyangkut dugaan suap pengurusan izin tambang pengusaha Muhaimin Syarif.


Bambang Pacul PDIP: Siap Beri Pendampingan Hukum untuk Wali Kota Semarang Hevearita

14 jam lalu

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat sekaligus Politikus Senior Partai Demokrasi Indonesia Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Rabu, 15 November 2023. Tempo/ Adil Al Hasan
Bambang Pacul PDIP: Siap Beri Pendampingan Hukum untuk Wali Kota Semarang Hevearita

Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto memastikan bahwa pihaknya siap memberikan pendampingan hukum terhadap Wali Kota Semarang Hevearita.


KPK Endus Praktik Lancung Klaim BPJS Kesehatan yang Rugikan Negara Rp 34 Miliar

15 jam lalu

Deputi Pencegahan Korupsi KPK Pahala Nainggolan. Tempo/Tony Hartawan
KPK Endus Praktik Lancung Klaim BPJS Kesehatan yang Rugikan Negara Rp 34 Miliar

Temuan KPK itu terjadi di tiga rumah sakit yang berada di wilayah Jawa Tengah dan Sumatera Utara.


Nurul Ghufron dan Johanis Tanak Lolos Seleksi Administrasi Capim KPK

16 jam lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Gufron didampingi para penasehat hukumnya, memberikan keterangan kepada awak media di gedung KPK, Jakarta, Senin, 20 Mei 2024. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dalam putusan sela merekomendasikan Dewas KPK untuk menunda pembacaan putusan sidang etik dan pedoman perilaku terhadap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. TEMPO/Imam Sukamto
Nurul Ghufron dan Johanis Tanak Lolos Seleksi Administrasi Capim KPK

Pengumuman hasil seleksi administrasi Capim dan Calon Dewan Pengawas KPK ini diumumkan oleh Pansel KPK.