Kontribusi Sektor Sawit Bagi Perekonomian Nasional

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Minyak sawit adalah komoditas penyumbang devisa terbesar yang mencapai US$ 22,9 miliar, dikatakan oleh Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono.

    Minyak sawit adalah komoditas penyumbang devisa terbesar yang mencapai US$ 22,9 miliar, dikatakan oleh Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono.

    INFO NASIONAL-- Sektor kelapa sawit berperan penting bagi perekonomian nasional. Pertumbuhan di sektor ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Tercatat total nilai ekspor produk sawit pada 2017 sebesar Rp 239 triliun yang merupakan terbesar dan lebih besar dari sektor minyak dan gas. Dalam sektor ketahanan energi, penerapan kebijakan mandatori biodiesel (Agustus 2015 s/d 30 Juni 2018) menciptakan penghematan devisa sebesar US$ 2,52 miliar (Rp30 triliun).

    Sebagai industri padat karya, jutaan masyarakat Indonesia bergantung pada sektor kelapa sawit. Kebun industri mampu menyerap 4,2 juta tenaga kerja langsung dan 12 juta tenaga kerja tidak langsung. Sementara petani swadaya mampu menyerap 4,6 juta orang. Sejak tahun 2000, sektor kelapa sawit Indonesia membantu 10 juta orang keluar dari garis kemiskinan karena faktor-faktor yang terkait dengan ekspansi kelapa sawit dan setidaknya 1,3 juta orang yang hidup di pedesaan keluar dari garis kemiskinan secara langsung berkat kelapa sawit.

    Peran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dalam mendukung keberlanjutan sektor sawit adalah pertama sebagai penghimpun dana pelaku usaha perkebunan kelapa sawit. Kemudian dalam pengelolaan dananya, berperan menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan serta penyaluran dana. Dalam perannya menyalurkan dana, BPDPKS melakukan penelitian dan pengembangan untuk peningkatan komoditas kelapa sawit dan promosi perkebunan.

    Selain itu, dana digunakan pula untuk peremajaan perkebunan, mendorong intensifitas pembangunan sarana dan prasarana perkebunan, pemenuhan kebutuhan pangan, hilirisasi industri perkebunan kelapa sawit, dan biofuel. Selain itu juga sosialisasi dan pembinaan pengkajian pengembangan usaha.

    Salah satu tugas utama yang sedang dijalankan BPDPKS adalah mendukung implementasi kebijakan mandatori biodiesel. Dukungan ini diwujudkan melalui penyaluran dana untuk menutup selisih antara Harga Indeks Produksi Biodiesel dengan Harga Pasar bahan bakar jenis solar.

    Alokasi penyaluran dana BPDPKS untuk mendukung kebijakan biodiesel merupakan alokasi yang terbesar pada 2017. Alokasi penyaluran dana untuk program peremajaan juga naik secara signifikan dari 5 persen menjadi 22 persen.

    Sejak akhir 1980-an, pemerintah mengurangi peran dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit sementara peran petani rakyat mengalami peningkatan secara nyata. Pada 1979, petani rakyat hanya menguasai 1.2 persen lahan perkebunan sawit. Jumlah ini naik pada 2015 menjadi 41 persen.

    Petani swadaya menguasai hampir separuh perkebunan kelapa sawit Indonesia. Mereka hadir di setiap pulau, yakni Sumatera dan Kalimantan dengan luas lahan terbesar, hingga wilayah timur Indonesia seperti Sulawesi, Maluku, dan Papua.

    BPDPKS juga mendukung prioritas pemerintah untuk meningkatkan produktivitas Petani Rakyat. Pemerintah menyadari bila sawit rakyat perlu peremajaan karena rendahnya produktivitas yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan petani rakyat. Solusi yang dilakukan pemerintah adalah melalui program dana bantuan peremajaan untuk pekebun dengan menggunakan dana pungutan ekspor sawit. Prinsip utama program peremajaan sawit rakyat adalah legalitas, prinsip keberlanjutan, sertifikasi ISPO, dan memenuhi standar produktivitas 10 ton tandan buah segar (TBS) per hektare per tahun dengan kerapatan tanaman kurang dari 80 pohon per hektare.

    Program peremajaan sawit rakyat telah diresmikan Presiden Joko Widodo di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan; Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, dan di Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Program ini terus dilanjutkan hingga mencakup 2,4 juta ha di 20 provinsi sesuai Rencana Program Peremajaan Sawit Rakyat 2017-2022. BPDPKS membuat skema pembiayaan program peremajaan sawit rakyat berdasarkan kemampuan petani. Skema ini terdiri dari bantuan BPDPKS sebesar Rp 25 juta yang bisa dikombinasikan dengan tabungan petani ataupun Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    Butuh waktu tiga tahun sebelum panen pertama setelah peremajaan. Untuk memastikan petani swadaya tetap mendapatkan penghasilan selama masa tersebut, program peremajaan juga didesain agar peserta mengikuti berbagai kegiatan produktif. Aktivitas produktif terkait peremajaan adalah dengan ikut sebagai pekerja, melakukan tanam tumpang sari, serta pengolahan pohon sawit. Selain itu ada aktivitas produktif tidak terkait peremajaan seperti penyadapan karet, peternakan, dan usaha kecil. Dengan aktivitas tersebut perkiraan pendapatan ada di kisaran Rp 4 juta per bulan.

    Dengan rata-rata pertumbuhan 5,39 persen, diperkirakan hampir 50 juta ton minyak sawit akan diproduksi pada 2022. Jika program peremajaan sawit rakyat sukses dilakukan, angka produksi ini mungkin akan lebih besar. Angka produksi minyak sawit yang besar tersebut membutuhkan penyerapan yang besar pula. Jika produksi terus mengalami peningkatan tanpa disertai penyerapan maka harga TBS akan menurun dan berpengaruh terhadap pendapatan dan tingkat kesejahteraan petani.

    “Kebijakan mandatori biodiesel juga merupakan area yang paling cepat dapat menyerap supply CPO Domestik sehingga dapat mendorong stabilisasi harga CPO,” ujar Direktur Utama BPDPKS Dono Boestami.

    Lewat program mandatori biodiesel, Presiden meminta penerapan Biodiesel 20 persen (B20) secara penuh  dan percepatan untuk Biodiesel 30 persen (B30). Ini sebagai salah satu solusi penyerapan hasil produksi sawit Indonesia.

    Saat ini, penerapan B20 belum maksimal dan baru untuk Public Service Obligation (PSO). Kedepannya didorong untuk non PSO. Dengan penerapan mandatori B20 secara penuh, terdapat potensi tambahan 1 juta kiloliter (KL) yang terdiri dari 300 ribu KL dari PSO dan 700 ribu KL dari Non PSO yang dapat mendorong total penggunaan biodiesel untuk mandatori B20 mencapai 4,5 juta KL sehingga mengurangi 4,5 juta KL impor BBM.

    Hal ini tentu mampu mendorong kenaikan harga CPO dan menghemat devisa sebesar US$ 5,5 miliar per tahun. Selain penggunaan CPO untuk memproduksi biodiesel, kesempatan untuk meningkatkan permintaan terhadap produk kelapa sawit juga diperoleh melalui pemanfaatan minyak nabati murni untuk bahan bakar minyak industri, transportasi laut, transportasi udara, dan pembangkit listrik, termasuk bio avtur. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.