Pasal Karet Vonis Meliana yang Mengeluhkan Suara Azan

Reporter

Polisi Buru Provokator Kerusuhan di Tanjungbalai

Lemah Bukti di Pengadilan

Pengacara Meliana, Ranto, membenarkan kliennya pernah mengeluhkan soal suara pelantang suara azan yang terlalu kencang. Menurut Ranto, nada suara Meliana saat menyampaikan keberatan tersebut menggunakan suara pelan.

“Sekarang suara masjid kita agak besar ya,” kata Ranto menirukan pernyataan yang dikatakan Meliana kepada penjual yang biasa dipanggil Kak Uwo.

Di dalam persidangan, Ranto mengatakan jaksa juga tidak memiliki bukti kuat. "Hanya ada alat bukti surat serta dua unit pengeras suara merek TOA dan amplifie merek TOA," kata Ranto. “Nah itu memberikan petunjuk apa dalam dakwaan."

Surat yang dimaksud adalah pernyataan yang ditanda-tangani oleh 100 orang anggota BKM Al-Maksun dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara. MUI Sumatera Utara mengeluarkan fatwa yang menyatakan Meliana melakukan penodaan agama.

Baca juga: PBNU: Katakan Suara Adzan Terlalu Keras Bukan Penistaan Agama

“Besok-besok datang orang 100 orang buat surat pernyataan, si A membunuh. Tidak ada fakta yang lain, hanya surat pernyataan. Ditambah lagi Fatwa MUI bahwa si A membunuh, ya sudah kita pidana saja dia. Mana bisa begitu”, ujar Ranto,

Menurut Ranto, jaksa hanya bertahan dengan surat pernyataan dan Fatwa MUI tersebut. Padahal menurutnya, dalam persidangan sudah dihadirkan ahli untuk mempertanyakan apakah kedua hal tersebut bisa dijadikan alat bukti. Makanya Ranto akan mengajukan banding.  

Baca kelanjutannya soal "Pasal Karet" penistaan agama....






RKUHP Bakal Disahkan dalam Sidang Paripurna DPR Besok

7 jam lalu

RKUHP Bakal Disahkan dalam Sidang Paripurna DPR Besok

Aliansi Reformasi KUHP menggelar aksi tabur bunga di depan Gedung DPR dalam rangka menolak pengesahan RKUHP.


RKUHP Tuai Penolakan Masyarakat, Pimpinan DPR: Kami Bahas dengan Hati

7 jam lalu

RKUHP Tuai Penolakan Masyarakat, Pimpinan DPR: Kami Bahas dengan Hati

Dasco menerangkan bahwa pembuatan RKUHP dari waktu ke waktu dibahas dengan hati. Menurut dia, pasal-pasal yang kontroversial telah dikupas


Pasal Demonstrasi di RKUHP Jadi Sorotan, Anggota DPR Sebut Perlu Sosialisasi ke Penegak Hukum

9 jam lalu

Pasal Demonstrasi di RKUHP Jadi Sorotan, Anggota DPR Sebut Perlu Sosialisasi ke Penegak Hukum

Kelompok masyarakat sipil menilai RKUHP masih memuat sejumlah pasal karet. Salah satunya pasal 256 tentang Pawai, Unjuk Rasa, atau Demonstrasi


Pemerintah Umumkan Pasal Pencemaran Nama Baik Dihapus dari UU ITE

7 hari lalu

Pemerintah Umumkan Pasal Pencemaran Nama Baik Dihapus dari UU ITE

Pemerintah mengumumkan pasal pencemaran nama baik dan penghinaan di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) akan dihapus lewat RKUHP.


Sule dan Mang Saswi Dilaporkan Atas Penistaan Agama karena Ikut Tertawa

11 hari lalu

Sule dan Mang Saswi Dilaporkan Atas Penistaan Agama karena Ikut Tertawa

Sule dan Mang Saswi dianggap ikut menistakan agama.


Sule Cs Dilaporkan Atas Dugaan Penistaan Agama, Ancaman Bui 5 Tahun

11 hari lalu

Sule Cs Dilaporkan Atas Dugaan Penistaan Agama, Ancaman Bui 5 Tahun

Sule Cs dianggap menistakan agama dan diancam hukuman maksimal di atas lima tahun penjara.


Pelapor Sule Cs Minta Budi Dalton Sujud Minta Maaf Di Depan Publik

11 hari lalu

Pelapor Sule Cs Minta Budi Dalton Sujud Minta Maaf Di Depan Publik

Kuasa hukum pelapor Sule CS mengatakan kliennya tak bakal langsung mempidanakan kasus dugaan penistaan agama ini.


Sule Ikut Terseret Dugaan Penistaan Agama, Buntut Tertawa dalam Konten Miras Budi Dalton

11 hari lalu

Sule Ikut Terseret Dugaan Penistaan Agama, Buntut Tertawa dalam Konten Miras Budi Dalton

Sule dan Mang Saswi dianggap menikmati perkataan yang dilontarkan Budi Dalton.


Laporan PA 212 Soal Budi Dalton Belum Diproses, Polisi: LP nya Belum di Atas

12 hari lalu

Laporan PA 212 Soal Budi Dalton Belum Diproses, Polisi: LP nya Belum di Atas

Laporan PA 212 soal dugaan penistaan agama oleh seniman Budi Dalton belum diproses penyidik Bareskrim Polri. Begini kata polisi.


Pembahasan RKUHP Dijadwalkan Tuntas Bulan Ini, DPR: Minim Partisipasi Publik

27 hari lalu

Pembahasan RKUHP Dijadwalkan Tuntas Bulan Ini, DPR: Minim Partisipasi Publik

Benny Kabur Harman, menilai sosialisasi pemerintah soal RKUHP masih terkesan tertutup. Dia menilai pemeintah kurang memberi ruang partisipasi publik