Kejaksaan Agung Segera Rilis Nama Pejabat Pajak Tersangka Suap

Ilustrasi suap

TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Agung akan segera merilis nama pejabat Direktorat Jenderal Pajak tersangka tindak pidana suap penjualan faktur pajak tahun 2007-2013. “Ada dugaan kasus suap. Masih terus didalami,” kata Jaksa Agung M. Prasetyo ketika ditemui setelah salat idul adha bersama di Kantor Kejaksaan Agung, Jalan Sultan Hasanudin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 22 Agustus 2018.

Namun, Jaksa Agung belum bersedia menyebutkan nama pejabat itu dengan alasan masih dalam proses penyidikan. “Karena masih dalam proses, saya pikir namanya jangan dipublikasikan,” ujar Prasetyo.

Baca:
Kejaksaan Agung Siap Tangani Korupsi Sektor ...
Kasus Edward Soeryadjaya, Jaksa Agung: Kami ...

Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengumpulkan bukti-bukti.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (JAMPidsus) Warih Sadono menyatakan saat ini penyidikan sudah memasuki tahap akhir, dan Kejaksaan Agung akan segera menetapkan tersangka. “Proses finalisasi untuk ekspose penetapan tersangka,” kata Warih saat dihubungi Tempo.

Baca: 
Jaksa Agung Ungkap Alasan Berhenti Memburu ... Curhat Jaksa Agung Soal Perbedaan ... 

Menurut Warih, tindak pidana suap ini terjadi karena tekanan pejabat pajak yang meminta imbalan kepada pihak swasta. Sejauh ini, kata dia, penyidikan masih memproses tindak pidana suap, namun belum menangani perkara pemerasannya. “(Nanti) itu bagian dari pembuktian, ada saatnya dirilis dan dibuka di pengadilan,” kata Warih.

Kejaksaan Agung memperkirakan kerugian negara dari kasus suap pejabat pajak ini sekitar Rp4 miliar.

FIKRI ARIGI

 






KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Tujuh Saksi dalam Kasus Suap Rektor Unila

15 jam lalu

KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Tujuh Saksi dalam Kasus Suap Rektor Unila

KPK jadwalkan ulang pemeriksaan tujuh saksi dalam kasus suap Rektor Unila. Mereka tidak hadir dalam pemeriksaan hari kamis kemarin


DPR Sahkan RUU APBN 2023 Jadi Undang-undang, Bagaimana Postur Makro Ekonominya?

1 hari lalu

DPR Sahkan RUU APBN 2023 Jadi Undang-undang, Bagaimana Postur Makro Ekonominya?

Rapat paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-undang APBN 2023 menjadi undang-undang.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

1 hari lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


Jokowi Sebut RI Hadapi Tantangan Berat Ekonomi Global: Bukan Barang Gampang, Tapi...

1 hari lalu

Jokowi Sebut RI Hadapi Tantangan Berat Ekonomi Global: Bukan Barang Gampang, Tapi...

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai saat ini Indonesia menghadapi tantangan perekonomian global yang cukup sulit.


Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

3 hari lalu

Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Ardian Noervianto, akan menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Dituntut Tujuh Tahun Penjara Dalam Kasus Suap

3 hari lalu

Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Dituntut Tujuh Tahun Penjara Dalam Kasus Suap

Jaksa KPK menilai Itong Isnaeni terbukti menerima suap dalam perkara pembubaran PT Soyu Giri Primedika (SGP).


Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

3 hari lalu

Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

"Di sini (Buton) produksi malah tidak dijalankan, impor (aspal) terus," kata Jokowi dalam tayangan yang disiarkan Sekretariat Presiden.


Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

3 hari lalu

Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

KPK menyiapkan langkah preventif dan edukatif agar modus korupsi dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) tidak terulang


KPK Persilakan Komisi Yudisial Periksa Hakim Sudrajad Dimyati soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik

4 hari lalu

KPK Persilakan Komisi Yudisial Periksa Hakim Sudrajad Dimyati soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik

KPK memberikan ruang seluas-luasnya bagi Komisi Yudisial (KY) untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik Hakim Agung non-aktif Sudrajad Dimyati


Sri Mulyani Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto hingga Agustus

4 hari lalu

Sri Mulyani Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto hingga Agustus

Sri Mulyani juga terhitung telah mengumpulkan pajak pinjol Rp 107,25 miliar hingga Agustus--terhitung sejak Mei.