Kementerian Desa Serahkan 7 Ekor Sapi Kurban di Bengkulu

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyerahkan tujuh ekor sapi kurban yang akan dipotong pada Hari Raya Idul Adha 1439 di Bengkulu, Senin, 21 Agustus 2018. (dok Kemendesa)

    Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyerahkan tujuh ekor sapi kurban yang akan dipotong pada Hari Raya Idul Adha 1439 di Bengkulu, Senin, 21 Agustus 2018. (dok Kemendesa)

    INFO NASIONAL-- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyerahkan tujuh (7) ekor sapi kurban yang akan dipotong pada Hari Raya Idul Adha 1439 di Bengkulu.
     
    Ketujuh ekor sapi tersebut didistribusikan kepada panitia Kurban Kantor Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah, Korem 041 Garuda Emas, Pangkalan TNI Angkatan Laut, Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama, dan salah satu pondok pesantren di Bengkulu.
     
    Kepala Biro Hukum dan Organisasi Tata Laksana Kemendes PDTT, Undang Mugopal, turun langsung menyerahkan ketujuh sapi kurban di titik distribusi. 
     
    "Ini bukan yang pertama kali, beberapa tahun kebelakang, kami rutin melakukan kurban di sini," ujar Undang di Bengkulu, Senin, 21 Agustus 2018.
     
    Adapun mekanisme pemotongan dan pembagian kepada masyarakat, diserahkan sepenuhnya kepada panitia yang ditunjuk oleh penerima sapi kurban.
     
    Di sisi lain, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Rorogo Zega mengatakan, sapi kurban ini akan disembelih bersama 3 ekor sapi lain setelah Salat Idul Adha. 
     
    Penerima daging tersebut dipilih dari masyarakat yang memang membutuhkan, terutama kaum dhuafa dan fakir miskin. 
     
    "Terima kasih Pak Menteri, kami terima amanah ini dan akan kami laksanakan sebaik mungkin," ucap Rorogo.(*)

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.