Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Ali Wardhana, bekas Menteri Keuangan di era pemerintahan Soeharto menjadi saksi dalam perkara gugatan perdata pemerintah terhadap penguasa orde baru, Soeharto dan Yayasan Supersemar. Ali duduk sebagai saksi dari pihak Jaksa di muka sidang dipimpin hakim Wahjono di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (20/11).Dalam kesaksian, Ali membenarkan adanya pengalihan dana dari laba sebesar 5 persen setelah dipotong pajak beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Yayasan Supersemar. Dia ingat BUMN itu adalah beberapa bank milik pemerintah kala itu.Pengalihan dana, kata Ali, didasari atas sebuah keputusan Menteri Keuangan No 333 Tahun 1978 yang kala itu dijabat dirinya. "Namun saya tidak tahu soal pelaksanaannya," katanya. Dirinya juga tidak mengetahui soal apakah uang itu sampai atau tidak dari BUMN ke Yayasan Supersemar.Ali menceritakan, dirinya sempat menolak untuk menjalankan perintah Soeharto yang dikemas dalam peraturan pemerintah dalam pengucuran dana kepada yayasan. Namun, setelah Soeharto menegurnya dia pun akhirnya mengeluarkan keputusan soal itu. "Sempat terjadi perombakan kabinet, dan ketika saya dipilih kembali jadi pembantu presiden, Pak Harto bicara bahwa dana ini untuk sosial dan pendidikan, lalu saya setuju," kata dia.Dia menambahkan, persetujuan itu sudah dibicarakan dengan Presiden beserta Menteri Sosial dan Menteri Pendidikan Nsional. Kala itu, lanjut dia, dirinya tidak mau persoalan dana ini jatuh ke tangan swasta. Sandy Indra Pratama
Iklan
