Pj Gubernur Jabar Rapim dengan Gubernur Terpilih

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rapim Pj Gubernur Jawa Barat Mochamad Iriawan bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Terpilih, Senin, 20 Agustus 2018.

    Rapim Pj Gubernur Jawa Barat Mochamad Iriawan bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Terpilih, Senin, 20 Agustus 2018.

    Pj Gubernur Jabar Rapim dengan Gubernur Terpilih

    INFO JABAR - Pj Gubernur Jawa Barat Mochamad Iriawan menggelar rapat pimpinan (rapim) bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Terpilih hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum.

    Iriawan mengatakan, rapim tersebut  untuk melakukan optimasi dan sinkronisasi program gubernur dan wagub terpilih dengan program Pemda Provinsi Jawa Barat yang telah dan tengah berjalan.

    "Data-data yang kita (Pemda Provinsi Jabar) punya nanti akan kita berikan ke beliau (Gubernur/Wagub Terpilih), sehingga nanti tinggal running. Setelah pelantikan beliau tinggal jalan," ujar Iriawan usai rapim di Gedung Sate, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Senin,  20 Agustus 2018.

    Data tentang pembangunan dan kependudukan  akan diberikan kepada Tim Optimasi dan Sinkronisasi (TOS) yang dibentuk oleh Emil, sapaan akrab Ridwan Kami. "Yang pasti (data) itu dibutuhkan dan nanti disinkronkan dengan program gubernur terpilih," kata Iriawan.

    Iriawan meminta agara Emil dan Uu bisa menindaklanjuti program pembangunan yang telah berjalan dan direncanakan.

    Gubernur Terpilih Ridwan Kamil mengatakan, upaya optimasi dan sinkronisasi ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 22 Tahun 2018. Kepala Daerah Terpilih hasil Pilkada diberikan ruang koordinasi untuk mensinkronkan program.

    "Alhamdulillah, tangan terbuka dari beliau (Pj Gubernur Iriawan) luar biasa. Seluruh OPD hadir hampir 100 persen," kata Emil.

    Emil mengatakan ia bersama TOS hanya meminta kepada para kepala OPD agar bisa membantu memberikan data yang diperlukan TOS. "Tugasnya hanya satu, agar data-data dan komunikasi lancar, sehingga anggaran 2019 sudah bisa mulai, anggaran yang kami design untuk kesejahteraan rakyat," kata Emil.(*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.