Mahfud MD Diteriaki Jadi Calon Presiden 2024

Reporter

Editor

Amirullah

Perwakilan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD (kiri) didampingi Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) saat menyampaikan keterangan pers di Jakarta, 14 Juni 2017. Kedatangan perwakilan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan hasil kajian dan pernyataan sikap para pengajar hukum tata negara terkait dengan hak angket DPR. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD diteriaki menjadi calon presiden 2024 oleh anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kejadian ini terjadi pada saat Mahfud menghadiri pembekalan calon legislatif PSI di Balai Sarbini, Jakarta Pusat, Senin, 20 Agustus 2018.

Baca: Mahfud MD: Saya Tidak Bisa Jadi Tim Kampanye Manapun

Keriuhan terdengar ketika Mahfud memasuki ruangan aula. Di tengah tepuk tangan dan sorak-sorai ini terdengar salah seorang kader PSI yang hadir menyerukan “Mahfud MD calon presiden 2024.” Teriakan ini kembali terdengar ketika Mahfud selesai menyaksikan penandatanganan perjanjian politik antara caleg dengan partai bila nanti terpilih sebagai legislator.

Sebelum Ma’ruf Amin ditunjuk Jokowi untuk mendampinginya pada pilpres 2019 sebagai wakilnya, PSI konsisten mendukung Mahfud untuk mengisi posisi itu. Ketua Umum PSI, Grace Natalie, pun menilai Mahfud adalah sosok yang bersih di tengah politik hari ini dibuat kotor oleh para politisi.

“Itulah sebabnya kenapa kami dukung pak Mahfud sebagai cawapres pak Jokowi,” ujar Grace dalam pidatonya di depan kader PSI.

Analis dari lembaga survei Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan sosok Mahfud memang memiliki potensi untuk bersinar di pilpres 2024. Karena alasan itulah partai koalisi Jokowi tidak setuju dengan penunjukan Mahfud sebagai cawapres.

“Ma’ruf Amin adalah pilihan parpol koalisi, sementara Mahfud MD adalah pilihan Jokowi. Koaisi tak setuju dengan (penunjukan) Mahfud karena punya potensi menjadi matahari terang di pilpres 2024,” ujar Pangi dalam siaran pers.

Baca: PKS Tak Akan Menolak Jika Mahfud MD Merapat ke Prabowo - Sandiaga

Adapun dalam pidatonya di Balai Sarbini, Mahfud sepakat dengan Grace yang menyinggung soal citra partai politik yang kadung dicap buruk oleh masyarakat, karena maraknya kasus di Dewan Perwakilan Rakyat. Meski begitu ia mengatakan, legislatif adalah salah satu instrumen dari demokrasi yang mau tidak mau harus tetap ada.

“Ada tiga pilar dalam demokrasi yaitu, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ditambah lagi yang keempat yaitu pers,” kata Mahfud.






Anies Baswedan Resmikan Sekolah Net Zero Carbon, Politikus PSI: Jadikan Ini Standar Baru

6 jam lalu

Anies Baswedan Resmikan Sekolah Net Zero Carbon, Politikus PSI: Jadikan Ini Standar Baru

Selain membangun sekolah net zero carbon, Pemprov DKI Jakarta juga tetap harus menambah jumlah sekolah negeri.


Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

11 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

Mahfud MD menjamin pemeriksaan Lukas Enembe sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk memberikan perlindungan hukum kepadanya jika tak salah


Komisi Yudisial Ingin Pemerintah Kuatkan Institusinya Usai Hakim Agung Ditangkap KPK

2 hari lalu

Komisi Yudisial Ingin Pemerintah Kuatkan Institusinya Usai Hakim Agung Ditangkap KPK

Menurut Miko, Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas perlu dikuatkan atau setara dengan pihak yang diawasi setelah hakim agung terjerat korupsi


Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

3 hari lalu

Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

Mahfud MD menjelaskan, MA selalu berdalih jika hakim itu merdeka dan tak boleh diintervensi. Namun, tba-tiba muncul kasus Hakim Agung Sudrajat Dimyati


KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

3 hari lalu

KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

KontraS menyebut tim PPHAM bentukan pemerintah hanya merupakan gimmick semata. Seakan memperlihatkan negara telah selesaikan kasus pelanggaran HAM.


PSI Berharap TIM Pasca Revitalisasi Terbuka Untuk Semua Kalangan Seniman

3 hari lalu

PSI Berharap TIM Pasca Revitalisasi Terbuka Untuk Semua Kalangan Seniman

PSI berharap TIM setelah direvitalisasi bisa dinikmati oleh semua kalangan Seniman. Tetap ada kurasi.


Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

3 hari lalu

Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

Mahfud MD sedang menyiapkan formula untuk mereformasi bidang hukum peradilan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) hakim Sudrajat Dimyati


Kali Ini PSI Dukung Langkah Pemerintah DKI, Tambah Kamera CCTV Cegah Kriminalitas

4 hari lalu

Kali Ini PSI Dukung Langkah Pemerintah DKI, Tambah Kamera CCTV Cegah Kriminalitas

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta menambah titik kamera CCTV.


Anggaran BSSN Naik 70 Miliar, PSI: Harus Transparan soal Rencana Kerja Keamanan Siber

4 hari lalu

Anggaran BSSN Naik 70 Miliar, PSI: Harus Transparan soal Rencana Kerja Keamanan Siber

Anggaran Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN mengalami kenaikan Rp 70 miliar di tengah maraknya peretasan. PSI berharap penggunaannya tepat sasaran


Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

4 hari lalu

Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

Berita yang menarik perhatian pembaca hingga pagi ini di antaranya Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di masa lalu mulai rapat perdana di Surabaya