Pasca Gempa Lombok, Air Pam Keruh

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • RS Lapang (Darurat) Tanjung, Kabupaten Lombok Utara dibangun dari tenda peleton setelah gempa 5 Agustus 2018 merusak bangunan RS Tanjung [Dok: Dokter Agus Supriyadi].

    RS Lapang (Darurat) Tanjung, Kabupaten Lombok Utara dibangun dari tenda peleton setelah gempa 5 Agustus 2018 merusak bangunan RS Tanjung [Dok: Dokter Agus Supriyadi].

    TEMPO.CO, Jakarta - Air PDAM di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram keruh pasca gempa bumi yang mengguncang Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Ahad, 19 Agustus 2018 malam. Gempa Lombok malam tadi memiliki kekuatan 7 SR.

    Baca: Cerita Pengungsi Gempa Lombok di Islamic Center: Minum Air Mentah

    "Setelah gempa semalam, airnya kembali keruh. Begitu juga pada gempa yang pertama seminggu yang lalu juga airnya keruh," kata Mislaeni, salah satu warga Dusun Parampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Senin, 20 Agustus 2018.

    Misleani mengatakan pasca gempa Lombok praktis air PDAM tidak bisa digunakan lagi untuk keperluan memasak dan minum. Sebagai gantinya masyarakat menggunakan air sumur ataupun air dalam kemasan untuk sekedar memasak.

    Keruhnya air PDAM pasca Gempa Lombok juga dirasakan Yuliana, warga Kota Mataram. Untuk minum ia dan keluarga membeli air dalam kemasan. "Ini saja kami tidur di tenda-tenda bersama orang lain. Kalau untuk minum kami mengandalkan air dalam kemasan," katanya.

    Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), terjadi 12 gempa sejak Ahad siang kemarin hingga Senin pagi ini, 20 Agustus 2018. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tercatat 460 orang meninggal dunia akibat gempa Lombok per 15 Agustus 2018.

    Simak: Diaspora Indonesia di Belgia Galang Dana untuk Gempa Lombok

    Gempa Lombok ini setidaknya juga menyebabkan 7.773 orang luka-luka, yang terdiri atas 959 luka berat dirawat inap dan 6.774 luka ringan. Selain itu, 417.529 orang terpaksa mengungsi ke ribuan titik lokasi pengungsian.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.