Mendes PDTT Klaim 8.035 Desa Tertinggal Dientaskan dalam 3,5 Tahun

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  •  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengklaim pelaksanaan dana desa dan program pembangunan desa lainnya selama pemerintahan Presiden RI Joko Widodo telah berhasil menurunkan jumlah desa tertinggal

    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengklaim pelaksanaan dana desa dan program pembangunan desa lainnya selama pemerintahan Presiden RI Joko Widodo telah berhasil menurunkan jumlah desa tertinggal

    INFO NASIONAL - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengklaim pelaksanaan dana desa dan program pembangunan desa lainnya selama pemerintahan Presiden RI Joko Widodo telah berhasil menurunkan jumlah desa tertinggal menjadi 8.035.
     
    "Selama 3,5 tahun jumlah desa tertinggal menurun. Sebanyak 8.035 desa tertinggal telah terentas. Itu artinya, target pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 untuk mengurangi 5.000 desa tertinggal telah terpenuhi," kata Mendes PDTT saat merayakan HUT Kemerdekaan ke-73 RI di Kabupaten Seluma, Bengkulu, Jumat, 17 Agustus 2018.
     
    Bukan hanya mengentaskan desa tertinggal saja, pergeseran status dari desa berkembang menjadi desa mandiri juga semakin meningkat. "Sebanyak 2.318 desa statusnya telah menjadi desa mandiri. Capaian ini juga sudah memenuhi target di dalam RPJMN yaitu meningkatkan 2.000 desa mandiri," katanya.
     
    Terkait dengan pembangunan daerah tertinggal, Menteri Eko menyebutkan bahwa sampai akhir Tahun 2017, dari total 122 daerah tertinggal sebanyak 59 daerah berpotensi terentaskan. 
     
    "Kami optimistis akan terentaskan pada akhir 2019. Karena kami telah memberikan perhatian khusus untuk mengentaskan kepada 59 daerah tertinggal tersebut," katanya. (***)

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.