Imam Nahrawi Ajak Siswa Pemanjat Tiang Bendera Nonton Asian Games

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Johannes Adekalla (tengah), siswa kelas VII SMPN1 Silawan, Atambua. Foto: Twitter

    Johannes Adekalla (tengah), siswa kelas VII SMPN1 Silawan, Atambua. Foto: Twitter

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengatakan akan mengajak Johannes Adekalla atau Joni, siswa kelas VII siswa Sekolah Menengah Pertama1 Silawan, Atambua, Flores, untuk menyaksikan salah satu pertandingan di Asian Games. Ajakan Imam ini lantaran ia merasa salut dengan aksi Joni yang memanjat tiang bendera untuk memperbaiki tali yang tersangkut saat upacara kemerdekaan HUT RI ke-73.

    Baca: Viral, Siswa SMP Panjat Tiang Bendera di Upacara HUT RI ke-73

    "Saya kira enggak akan (butuh) waktu lama. Saya akan ajak Joni ke Jakarta dan semoga saya bisa ajak Joni nonton salah satu cabang olahraga di Asian Games," katanya di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 17 Agustus 2018.

    Atas aksi Joni itu, Imam bahkan mendapuknya sebagai pahlawan Indonesia di hari kemerdekaan ini. Menurut dia, aksi Joni itu menunjukkan tekad siap berkorban demi Merah Putih. "Ini tentu perjuangan yang sangat heroik, dia tidak takut pada siapa pun, apa pun, hanya ingin menyelamatkan Merah Putih," ujarnya.

    Imam menuturkan setiap warga Indonesia memiliki cara yang berbeda untuk menunjukkan pengorbanannya demi Merah Putih. Jika para atlet berjuang mengharumkan nama bangsa dalam kompetisi Internasional seperti Asian Games, maka bagi Joni ia berjuang lewat aksinya pada Jumat pagi.

    Baca: HUT RI ke 73, Jualan Sate dan Pakaian Adat Imam Nahrawi

    "Joni secara nyata tanpa ada persiapan, tanpa disuruh, tanpa dipaksa, dan bahkan ada yang minta dia turun, ternyata tekadnya tidak pupus," ucapnya. "Menurut saya, dialah pahlawan cilik yang patut kita berikan penghargaan," kata Imam.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.