Ahmad Basarah Ditetapkan Sebagai Ketua PAH Haluan Negara MPR RI

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ahmad Basarah disahkan sebagai Ketua Panitia Adhoc (PAH) Haluan Negara MPR RI.

INFO NASIONAL - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ahmad Basarah disahkan sebagai Ketua Panitia Adhoc (PAH) Haluan Negara MPR RI.  Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Zulkifli Hasan dalam Sidang Paripurna tahunan MPR RI Tahun 2018 yang dihadiri Presiden dan tokoh-tokoh bangsa lainnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, kamis 16 Agustus 2018.

"Haluan Negara yang dahulu dikenal dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara kini menjadi prioritas agenda pembahasan MPR periode 2014-2019" kata Basarah saat ditemui disela-sela sidang paripurna tahunan MPR RI di komplek Senayan.

Menurut Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDI Perjuangan itu, gagasan dibentuknya Haluan Negara sudah disepakati oleh semua Fraksi dan Kelompok DPD RI di MPR. Dihadirkannya Haluan Negara ini berangkat dari banyaknya aspirasi kuat dari banyak kelompok dan komponen bangsa, yang pada intinya menghendaki kembali adanya Haluan Negara  dalam sistem tata negara Indonesia sebagai pedoman dan arah pembangunan nasional untuk jangka menengah dan panjang.

"Kehadiran  Haluan  Negara  model  baru ini pada   dasarnya  tidak  akan berimplikasi pada sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta tidak menjadikan Presiden sebagai Mandataris MPR kembali seperti masa yang lalu" sambung Basarah.

Presiden dan Wakil Presiden  tetap dipilih langsung oleh rakyat, namun dalam merumuskan Haluan Pembangunan Nasional,  Presiden harus berdasarkan Haluan Negara yang bersifat pokok yang dirumuskan oleh MPR. Begitu pula dengan lembaga-lembaga negara lain, dalam merumuskan arah kebijakan mereka mengacu kepada ‘Haluan Negara’ yang dirumuskan oleh MPR termasuk lembaga MPR sendiri dalam merumuskan arah kebijakannya harus berdasarkan haluan negara ini.

Urgensi Kembalinya Haluan Negara Dalam Sistem Tata Negara Indonesia

Haluan Negara sendiri merupakan  pernyataan kehendak rakyat mengenai garis-garis besar pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945 yang ditetapkan oleh MPR untuk jangka menengah dan panjang dan dapat ditinjau setiap 5 tahun sekali yang kemudian secara lebih implementatif dijabarkan oleh masing-masing lembaga negara melalui penyusunan Haluan Pembangunan.

Pada prinsipnya Haluan Negara adalah kaidah penuntun (guiding principles) yang berisi arahan dasar (directive principles) mengenai bagaimana cara melembagakan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ke dalam sejumlah pranata publik.

"Tujuannya adalah untuk memandu para penyelenggara negara dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan pembangunan secara terpadu, sistematis dan terencana dan berkesinambungan," terang Basarah.

Masih kata Basarah, gagasan Haluan Negara yang diusung saat ini, berbeda dengan konsep haluan negara semisal Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) di era Orde Baru yang hanya mengikat Presiden. Konsep baru model Haluan Negara akan berisi rumusan pokok-pokok kebijakan nasional yang digunakan sebagai panduan, yang dilaksanakan bukan hanya bagi Presiden melainkan juga bagi semua lembaga-lembaga negara  yang kewenangannya bersumber dari Undang-Undang Dasar seperti, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY) serta lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UU.

"Dengan dirumuskannya kebijakan pokok bagi seluruh lembaga-lembaga negara yang kewenangannya bersumber dari UUD serta UU, maka harmonisasi, korelasi kewenangan dan kesinambungan kebijakan antar lembaga negara saling bersinergi dan dapat berjalan dengan lebih baik dan terukur," demikian penjelasan Basarah.

Mudah-mudahan anggota MPR yang tergabung dalam PAH I ini akan dapat melaksanakan tugas dan merumuskan dengan baik rancangan naskah Haluan Negara dan Haluan Pembangunan Nasional ini  dan akan menjadi rekomendasi untuk MPR periode berikutnya agar lebih mudah untuk menuangkannya menjadi kebijakan MPR.

Namun jika situasi nasionalnya kondusif dan mendapatkan persetujuan para Ketua Umum Partai Politik dan Presiden, maka bisa saja proses amandemen terbatas UUD NRI 1945 khusus pasal tentang MPR RI untuk dapat menghadirkan kembali Haluan Negara, dapat dilakukan pada periode saat ini. (*)






Guru TIK Batam Makin Melek Digital

36 hari lalu

Guru TIK Batam Makin Melek Digital

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam


Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

27 Februari 2022

Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

Integrasi memudahkan aksesibilitas dan meningkatkan kenyamanan masyarakat menggunakan angkutan umum perkotaan di Palembang dan sekitarnya.


Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

27 Februari 2022

Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

Gus Muhaimin mengaku spirit perjuangan Kiai Abbas akan terus dikenang sepanjang masa.


Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

27 Februari 2022

Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

Kuota tersebut dimanfaatkan untuk nelayan lokal, bukan tujuan komersial (penelitian, diklat, serta kesenangan dan rekreasi), dan industri


BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

19 Februari 2022

BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

Kolaborasi diaspora dengan perbankan nasional merupakan upaya untuk terus menciptakan banyak peluang investasi di luar negeri.


Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

19 Februari 2022

Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

Heboh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang mendapatkan kado ulang tahun mesin ATM dari PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI).


Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

19 Februari 2022

Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

Tes pramusim MotoGP yang telah digelar pada 11 Maret 2022 menjadi pelajaran penting menghadapi race MotoGP pada 18-20 Maret 2022 nanti.


Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

19 Februari 2022

Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

Kesuksesan penyelenggaraan G20 Indonesia akan menjadi bukti keandalan listrik PLN dalam mendukung kegiatan berstandar dunia.


HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

19 Februari 2022

HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

Sikap yang memaksakan tetap berlakunya Permenaker 2/2022 itu bisa menciderai nilai kemanusiaan dan keadilan dalam Pancasila.


Anggota DPR Imbau Pelibatan Pelaku UMK untuk Pengadaan Barang dan Jasa

13 Februari 2022

Anggota DPR Imbau Pelibatan Pelaku UMK untuk Pengadaan Barang dan Jasa

Caranya dengan terus mendorong pelaku UMK ini dapat masuk ke dalam ekosistem pengadaan barang/jasa yang dikembangkan LKPP melalui Katalog Elektronik.