Fayakhun Andriadi Didakwa Terima Suap USD 911.481

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Anggota Komisi I DPR fraksi Golkar Fayakhun Andriadi memasuki kendaraannnya seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, 25 April 2017. Fayakhun diperiksa sebagai saksi dalam perkara suap terkait pengadaan alat monitoring satelit di Badan Keamanan Laut (Bakamla). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi I DPR, Fayakhun Andriadi, didakwa menerima suap US$ 911.480 dalam proyek pengadaan satelit komunikasi dan drone di Badan Keamanan Laut (Bakamla). Dalam dakwaan, jaksa KPK menyebut Fayakhun menerima uang itu dari Direktur PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah sebagai penggarap proyek.

Baca juga: KPK Perpanjang Penahanan Tersangka Suap Bakamla Fayakhun Andriadi

"Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut menerima hadiah atau janji dengan jumlah seluruhnya US$ 911.480," kata jaksa KPK, Takdir Suhan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 16 Agustus 2018.

Jaksa menyatakan Fayakhun menerima uang itu sebagai imbalan atas jasanya meloloskan alokasi proyek satelit dan drone untuk Bakamla pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBN-P) 2016. "Terdakwa mengatakan akan mengawal usulan alokasi untuk proyek Bakamla, dengan syarat mendapatkan fee," kata Takdir.

Menurut jaksa, lobi-lobi antara Fayakhun dan Fahmi dimulai pada April 2016, melalui staf khusus Kepala Bakamla, Ali Fahmi Habsyi. Dalam pertemuan di kantor Bakamla itu, Ali Fahmi meminta Fayakhun mengupayakan usulan penambahan alokasi anggaran di Bakamla dalam APBN-P 2016. Dalam pertemuan berikutnya, Ali Fahmi menjanjikan fee sebesar 6 persen dari nilai anggaran proyek bila Fayakhun mau mengurus anggaran tersebut.

Baca juga: Anggota DPR Fayakhun Andriadi Jadi Tersangka Suap Bakamla

Pada 29 April 2016, Fayakhun memberi tahu Fahmi Darmawansyah bahwa anggota Komisi I DPR memberi respons positif atas pengajuan tambahan anggaran Bakamla sebesar Rp 3 triliun dalam usulan APBN-P tahun 2016. Fayakhun mengatakan sebagian anggaran itu terdapat proyek satelit monitoring dan drone senilai Rp 850 miliar yang bisa dikerjakan Fahmi.

"Terdakwa kemudian meminta tambahan commitment fee 1 persen untuk dirinya, sehingga total fee menjadi 7 persen," kata Takdir. Adapun nilai pagu proyek ini Rp 1,2 miliar.

Menurut jaksa, imbalan untuk Fayakhun itu diserahkan secara bertahap oleh Fahmi melalui bank di luar. Fahmi mengirimkan uang tersebut ke empat rekening berbeda untuk Fayakhun.

Baca juga: Kasus Suap Bakamla, Fayakhun Bantah Tulis Inisial SN

Atas perbuatannya, Fayakhun Andriadi didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.






Saksi Sebut Mardani H Maming Tandatangani SK Pengalihan IUP ke PT PCN Terlebih Dahulu

10 jam lalu

Saksi Sebut Mardani H Maming Tandatangani SK Pengalihan IUP ke PT PCN Terlebih Dahulu

Mardani H Maming disebut menandatangani terlebih dahulu SK pengalihan IUP PT BKPL ke PT PCN sebelum diperiksa anak buahnya.


Hakim Agung Gazalba Saleh Ajukan Praperadilan Setelah Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh KPK

12 jam lalu

Hakim Agung Gazalba Saleh Ajukan Praperadilan Setelah Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh KPK

Hakim Agung Gazalba Saleh mengajukan pra peradilan penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK.


KPK Telisik Pembelian Berbagai Aset oleh Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Telisik Pembelian Berbagai Aset oleh Lukas Enembe

KPK memeriksa Mustakim sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Rabu, 23 November 2022.


Penyidik KPK Blokir Rekening Bambang Kayun

2 hari lalu

Penyidik KPK Blokir Rekening Bambang Kayun

Ali mengatakan pemblokiran rekening milik Bambang Kayun dilakukan dalam rangka kebutuhan proses penyidikan kasus tersebut.


KPK Optimistis Praperadilan AKBP Bambang Kayun Bakal Ditolak Hakim

3 hari lalu

KPK Optimistis Praperadilan AKBP Bambang Kayun Bakal Ditolak Hakim

Bambang Kayun ditetapkan sebagai tersangka kasus suap. Bambang mengajukan praperadilan.


KPK Cegah AKBP Bambang Kayun Berpergian ke Luar Negeri

3 hari lalu

KPK Cegah AKBP Bambang Kayun Berpergian ke Luar Negeri

Ali menjelaskan pencegahan ini dilakukan agar Bambang Kayun tidak pergi saat dimintai keterangan.


Polri Sebut Kasus AKBP Bambang Kayun Dilimpahkan ke KPK Demi Transparansi

3 hari lalu

Polri Sebut Kasus AKBP Bambang Kayun Dilimpahkan ke KPK Demi Transparansi

Kasus suap yang menjerat AKBP Bambang Kayun dilimpahkan Bareskrim Polri ke KPK demi transparansi. Bareskrim dan KPK telah berkoordinasi.


Besok, KPK Panggil Pengacara Lukas Enembe Sebagai Saksi

3 hari lalu

Besok, KPK Panggil Pengacara Lukas Enembe Sebagai Saksi

KPK mengonfirmasi bahwa penyidik sudah melayangkan surat panggilan kedua untuk pengacara Lukas Enembe sebagi saksi.


KPK Minta Bantuan TNI AU Hadirkan Eks Kasau Agus Supriatna di Persidangan

3 hari lalu

KPK Minta Bantuan TNI AU Hadirkan Eks Kasau Agus Supriatna di Persidangan

JPU KPK akan kembali memanggil saksi Agus Supriatna melalui surat yang dikirim ke alamat di Trikora Raya Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.


KPK Masih Dalami Perkara Dana Perimbangan Pegunungan Arfak

3 hari lalu

KPK Masih Dalami Perkara Dana Perimbangan Pegunungan Arfak

Ali Fikri menjelaskan bahwa penyidik KPK belum memastikan apakah ada keterlibatan pihak lain di kasus suap dana perimbangan pegunungan Arfak