TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan membuka Sidang Paripurna MPR Tahun 2018 dengan agenda Pidato Presiden RI di Ruang Rapat Paripurna I, Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis, 16 Agustus 2018. Dia menyampaikan beberapa hal diantaranya soal bangsa Indonesia yang saat ini berduka karena berbagai musibah seperti banjir, gunung meletus, gempa bumi, dan tanah longsor.
"Mari kita doakan agar para korban senantiasa diberi keikhlasan. Kami mengharapkan instansi terkait bergotong royong membantu," kata Zulkifli membacakan sambutannya. Dia berterima kasih sekaligus mengapresiasi langkah cepat dari pemerintah menangani bencana alam ini.
Baca: Sidang Tahunan MPR, Jokowi - JK Tak Pakai Baju Adat Lagi
Berikutnya, Zulkifli juga menyatakan beberapa hari lagi, yakni mulai 18 Agustus 2018, pesta olahraga Asian Games akan digelar. Ini merupakan kali kedua Indonesia menjadi tuan rumah. "Sungguh ini kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia. Mari kita tingkatkan sehingga ajang ini meningkatkan prestasi kita, dan menjadi ajang promosi dan diplomasi di bidang olahraga," kata dia.
Ia pun mengajak agar seluruh pihak mendukung dan berkontribusi dalam kesuksesan Asian Games. Zulkifli menyebut bahwa Presiden Jokowi ingin agar Indonesia bisa mendapat setidaknya 10 besar dalam ajang olahraga terbesar di Asia itu. "Kita doakan dan kita dukung," ujarnya.
Baca: Megawati hingga Habibie Hadiri Sidang Tahunan MPR, SBY Tak Hadir
Zulkifli juga menyinggung soal pemilu yang akan diadakan pada 2019. Menurut dia, pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden yang serentak ini adalah sejarah yang bukan hanya ujian tapi juga prestasi. "Pemilu ini akan menjadi puncak kematangan demokrasi kita," kata dia.
Karena itu, ia mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengadakan pemilu yang berkualitas, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. "Mari kita hadirkan kompetisi ide. Harus jauh dari rasa kebencian. Saudara-saudara sekalian, partai boleh beda tapi merah putih kita sama," kata dia.
Baca: MPR Sahkan Panitia Amandemen Konsitusi UUD 1945 pada 16 Agustus
