Tjahjo Kumolo Temukan Seribuan Kasus Dugaan Korupsi di Kemendagri

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberi sambutan saat peresmian Samsat Digital di Polda Metro Jaya, Jakarta, 26 Maret 2018. Polda Metro Jaya bekerjasama dengan Bank DKI dan Pemprov DKI Jakarta serta Jasa Raharja meresmikan pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) digital dan pembayaran non tunai. Tempo/Fakhri Hermansyah

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberi sambutan saat peresmian Samsat Digital di Polda Metro Jaya, Jakarta, 26 Maret 2018. Polda Metro Jaya bekerjasama dengan Bank DKI dan Pemprov DKI Jakarta serta Jasa Raharja meresmikan pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) digital dan pembayaran non tunai. Tempo/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan dugaan korupsi di kementeriannya meningkat selama 2016-2017. Dia mengaku menemukan sekitar 1.924 dugaan korupsi berupa laporan fiktif hingga suap dan gratifikasi selama dua tahun itu.

    Baca juga: Tjahjo Kumolo Mengapresiasi Kinerja Penyelenggara Pilkada 2018

    "Jumlah korupsi yang ditangani di internal Kemendagri tidak berkurang, tapi meningkat," katanya di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, 15 Agustus 2018.

    Tjahjo merinci dugaan korupsi itu berupa 514 penggelapan dana, 514 penyalahgunaan wewenang, 399 kasus penggelembungan dana, 61 proyek fiktif, serta 229 kasus penyalahgunaan anggaran. Selain itu, Tjahjo menemukan adanya 68 kasus suap dan gratifikasi.

    Tjahjo mengatakan dugaan korupsi itu dilakukan pejabat Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri setingkat eselon I hingga eselon IV. Dia mengatakan telah memberikan sanksi kepada para pejabat yang terbukti bersalah. Sanksi itu paling ringan berupa mutasi hingga paling berat berupa pemecatan secara tidak hormat. "Sudah sekitar 100 orang yang saya beri sanksi," ujarnya.

    Baca juga: Mendagri Tjahjo Kumolo Ungkap Alasannya Tak Mau Daftar Caleg 2019

    Tjahjo Kumolo mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Padahal, dia telah keliling Indonesia bersama Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, memberikan penyuluhan antikorupsi.

    Dia pun mengakui masih lemahnya pengawasan internal di Kementerian Dalam Negeri dan aturan yang belum sinkron. "Khususnya berkaitan dengan sektor perijinan," ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.