Katon Bagaskara Masuk Daftar Caleg PDI Perjuangan dari Yogyakarta

Ilustrasi surat suara Pemilu, Pilkada, Pilgub, dll. TEMPO/Fahmi Ali

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Katon Bagaskara bakal bersaing dengan 102 orang yang berlatar belakang 20 partai politik dalam perebutan suara untuk delapan kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari daerah pemilihan Yogyakarta pada Pemilu 2019 nanti. Musikus tersebut diajukan sebagai bakal calon anggota DPR oleh PDI Perjuangan.

Pada Pemilu 2014 lalu, PDI Perjuangan mendapat dua kursi dari delapan kursi DPR yang diperebutkan dari Yogyakarta oleh partai politik. Enam kursi dipercayakan kepada Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat , dan Partai Amanat Nasional.

Dua kursi DPR dari PDI Perjuangan itu mengantarkan M. Idham Samawi dan My Esti Wijayati  duduk sebagai legislator. Keduanya kembali maju. Idham di nomor urut pertama dalam daftar calon yang diajukan PDI Perjuangan pada tahun ini. Katon berada di nomor urut empat, tepat di bawah My Esti dalam daftar itu.  

Ketua Dewan Pimpinan Daerah  PDIP Daerah Istimewa Yogyakarta, Bambang Praswanto, yang juga maju di nomor urut 2 dalam daftar calon, berharap popularitas Katon Bagaskara bisa menambah kepercayaan pemilih kepada PDI Perjuangan. PDI Perjuangan menargetkan tiga kursi dari Yogyakarta pada Pemilu 2019 ini.

“Sebagai publik figur yang dikenal oleh kalangan awam, Katon memiliki pangsa pemilih yang berbeda dari calon-calon lainnya,” kata Bambang, Senin, 23 Juli 2018 lalu. Calon lain yang diajukan oleh PDI Perjuangan adalah  Marsekal Madya (Purn) Benediktus Widjanarko, Sarasjatie Aningkusuma Parmono, Dewi Arum Nawang Wungu, dan Yohannis Hadiyanto Riwukaho.

Pemilih di wilayah Yogyakarta memperoleh jatah delapan perwakilan sebagai legislator. Selain dua dari PDI Perjuangan, enam legislator lain dari daerah ini pada periode 2014-2019 adalah Agus Sulistiyono (PKB), Sukamta (PKS), Gandung Pardiman (Golkar), Andika Pandu Puragabaya (Gerindra), KRMT Roy Suryonotodiprojo (Demokrat), dan Hanafi Rais (PAN).

Gandung duduk di DPR menggantikan Siti Hediati Hariyadi atau Mbak Titiek Soeharto. Pada pemilu kali ini Titiek meninggalkan Partai Golkar, dan ikut bersaing melalui Partai Berkarya.  Titiek berada di nomor urut 1 dalam daftar yang diajukan oleh partai tersebut. Sedangkan Gandung Pardiman berada di nomor urut 1 di daftar calon dari Partai Golkar.

Meski diikuti 20 partai politik, praktis delapan kursi DPR perwakilan pemilih dari Yogyakarta akan diperebutkan hanya oleh bakal calon legislator dari 19 partai politik. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sama sekali tak mengajukan calon.  

Partai lain yang tak mendapatkan kursi pada Pemilu 2014 lalu tetap mengajukan calon mereka. Partai Bulan Bintang dan Partai Hanura mengajukan masing-masing tiga nama. Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nasdem, dan Partai Solidaritas Indonesia masing-masing mengajukan delapan nama kandidat. Partai Berkarya mengajukan tujuh nama. Partai Garuda mengajukan dua nama saja.

MUH. SYAIFULLAH






PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

17 jam lalu

PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

PSHK meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Keputusan Presiden soal pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi.


PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

21 jam lalu

PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai langkah DPR memberhentikan paksa Hakim Konstitusi Aswanto melanggar konstitusi.


MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

1 hari lalu

MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

Presidential threshold mengatur ambang batas perolehan suara jika ingin mengajukan capres dan cawapres. MK tolak gugatan PKS soal ambang batas.


Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

1 hari lalu

Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

Selain ke MK, upaya mengubah ketentuan presidential threshold dinilai mesti melalui komunikasi dengan pimpinan partai politik.


Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

2 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dinilai bertentangan dengan undang-undang. Alasan DPR pun dinilai sangat politis.


Komisi IV Soroti Pengelolan Sampah di Yogyakarta

2 hari lalu

Komisi IV Soroti Pengelolan Sampah di Yogyakarta

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI mengunjungi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan tempat pembuangan sampah gabungan.


Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

2 hari lalu

Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

Sekretariat Jenderal DPR RI mengadakan sosialisasi Core Values dan Employee Branding Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan awareness seluruh pegawai Setjen DPR RI untuk terus menginternalisasikan nilai-nilai Ber-AKHLAK.


Dukungan 'Green Energy' dalam Rangkaian Kegiatan P20

2 hari lalu

Dukungan 'Green Energy' dalam Rangkaian Kegiatan P20

DPR RI akan menyelenggarakan kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20)


Fit and Proper Test Komnas HAM, DPR Singgung Atensi Berbeda di Kasus Brigadir J dan KM 50

2 hari lalu

Fit and Proper Test Komnas HAM, DPR Singgung Atensi Berbeda di Kasus Brigadir J dan KM 50

Arsul Sani singgung atensi atau perhatian Komnas HAM yang berbeda di beberapa kasus seperti Brigadir J, Lukas Enembe, Wadas dan KM 50.


Komisi III DPR RI Gelar Fit and Proper Test 14 Calon Anggota Komnas HAM

2 hari lalu

Komisi III DPR RI Gelar Fit and Proper Test 14 Calon Anggota Komnas HAM

Komisi III DPR RI menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027. Ada 14 kandidat yang akan di uji oleh komisi III DPR RI.