KPK Periksa Anggota DPR Fraksi PPP dalam Kasus Mafia Anggaran

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa anggota Komisi Tenaga Kerja DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Irgan Chairul Mahfiz dalam kasus dugaan suap dana perimbangan daerah. Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka, eks pejabat Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo.

"Yang bersangkutan rencananya akan diperiksa sebagai saksi," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah lewat keterangan tertulis, Selasa, 14 Agustus 2018.

Baca juga: Alasan KPK Tidak Bisa Usut Mahar Politik Jenderal Kardus Sandiaga

Febri belum menjelaskan tujuan pemeriksaan politikus yang juga pernah diperiksa KPK dalam kasus korupsi dana haji ini. Irgan merupakan legislator dan politikus PPP.

Sebelumnya KPK juga akan memeriksa anggota Komisi Keuangan DPR, Sukiman dan Wakil Bendahara Umum PPP, Puji Suhartono dalam kasus ini. Namun, keduanya mangkir dari pemeriksaan KPK.

KPK memeriksa Sukiman dan Puji setelah menggeledah kediaman keduanya beberapa waktu lalu. Dari rumah dinas Sukiman dan apartemen yang ditempati staf ahlinya, KPK menyita dokumen dan mobil Toyota Camry. Sementara dari rumah Puji di kawasan Bintaro, KPK menyita dokumen penganggaran daerah dan uang Rp 1,4 miliar dalam pecahan Dolar Singapura.

Baca juga: Akan Diperiksa KPK untuk Amin Santono, Legislator Sukiman Mangkir

Dalam kasus mafia anggaran ini, KPK baru menetapkan empat orang tersangka. Mereka adalah eks Anggota Komisi Keuangan DPR Amin Santono dan Yaya Purnomo sebagai tersangka penerima suap, serta Ahmad Ghiast dan Eka Kamaluddin sebagai tersangka pemberi hadiah.

Terkuaknya kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan yang digelar KPK terhadap Amin di kawasan Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada 4 Mei 2018. Dalam operasi itu, KPK menyita Rp 400 juta dan bukti transfer Rp 100 juta, serta dokumen proposal penganggaran dana perimbangan daerah. Setelah menangkap Amin, KPK kemudian menangkap Yaya, serta Ahmad dan Eka di lokasi berbeda.

Baca: Siang ini, Sandiaga Uno Setor LHKPN ke KPK

KPK menyangka total uang Rp 500 juta yang diterima Amin adalah komitmen fee dari 7 persen imbalan yang dijanjikan dalam dua proyek di Kabupaten Sumedang bernilai Rp 25 miliar.