Jokowi Meninjau Lokasi Pengungsian Akibat Gempa Lombok

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dua korban gempa mandi di dekat rumah mereka yang roboh pasca-gempa di Dusun Lengkukun, Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara, NTB, Sabtu, 11 Agustus 2018. Hingga hari keenam pasca-gempa, para korban gempa yang lokasinya jauh dari ibu kota Kabupaten Lombok Utara belum tersentuh bantuan dan saat ini hanya bertahan dengan bantuan yang dibawakan pihak keluarga. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi

    Dua korban gempa mandi di dekat rumah mereka yang roboh pasca-gempa di Dusun Lengkukun, Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara, NTB, Sabtu, 11 Agustus 2018. Hingga hari keenam pasca-gempa, para korban gempa yang lokasinya jauh dari ibu kota Kabupaten Lombok Utara belum tersentuh bantuan dan saat ini hanya bertahan dengan bantuan yang dibawakan pihak keluarga. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi

    TEMPO.CO, Jakarta-Presiden Joko Widodo (Jokowi) berangkat ke Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk meninjau posko pengungsian gempa Lombok, Senin, 13 Agustus 2018. Jokowi berangkat menggunakan pesawat kepresidenan dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta,  pukul 13.20 WIB. Dia mendarat di Bandara Internasional Lombok sekitar 16.08 WITA dan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Lombok Utara menggunakan helikopter Super Puma TNI AU.

    Lokasi itu dipilih karena paling terdampak gempa. "Di sana presiden akan meninjau dapur umum, trauma healing, posko pengungsian korban bencana, dan rumah sakit lapangan," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam keterangan tertulisnya.

    Baca: Nasib Pengungsi Gempa Lombok yang Terkatung-katung

    Presiden juga akan menyerahkan bantuan secara langsung kepada para korban. Jokowi dijadwalkan melakukan kunjungan lebih dari satu hari. Dia akan bermalam di tenda.

    Turut mendampingi Jokowi antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsekal Muda Trisno Hendradi, Komandan Paspampres Mayor Jenderal Suhartono dan Staf Khusus Presiden Siti Ruhaini Dzuhayatin.

    Lombok diguncang gempa berkekuatan 7 SR pada Ahad, 5 Agustus 2018. Setelah itu ratusan gempa susulan terus terjadi hingga saat ini. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  menyebutkan 436 orang meninggal. Korban meninggal tersebar di Kabupaten Lombok Utara 374 orang, Lombok Barat 37 orang, Kota Mataram 9 orang, Lombok Timur 12 orang, Lombok Tengah 2 orang dan Kota Lombok 2 orang.

    Simak: Kerugian Ekonomi Akibat Gempa Lombok Capai Rp 5,04 Triliun

    Korban luka-luka tercatat 1.353 orang, dengan rincian 783 orang luka berat dan 570 orang luka ringan. Korban luka-luka paling banyak terdapat di Lombok Utara, yakni 640 orang. Berdasarkan data  Posko Tanggap Gempa Lombok hingga Senin ini, tercatat ada 352.736 pengungsi. Sebaran pengungsi terdapat di Kabupaten Lombok Utara 137.182 orang, Lombok Barat 118.818 orang, Lombok Timur 78.368 orang, dan Kota Mataram 18.368 orang.

    Selain korban jiwa, BNPB juga mencatat kerusakan fisik yang meliputi 67.875 unit rumah, 606 sekolah, 6 jembatan, 3 rumah sakit, 10 puskesmas, 15 masjid, 50 musala, dan 20 perkantoran. Hasil sementara hitung cepat kerusakan dan kerugian akibat gempa di NTB mencapai lebih dari Rp 5,04 triliun.

    Lihat: Ahli Waris Korban Gempa Lombok Dapat Santunan Rp6,06 Miliar

    Presiden sudah memimpin rapat terbatas tentang penanganan bencana alam di NTB pada Jumat, 10 Agustus 2018 di kantornya. Dalam rapat terbatas Jokowi meminta jajarannya memastikan segala kebutuhan para pengungsi dan korban terdampak gempa terpenuhi.

    "Untuk penanganan pengungsi dan korban gempa Lombok saya minta untuk dipastikan ketersediaan logistik, tenda, selimut, makanan, terutama makanan untuk bayi, obat-obatan, pasokan air, serta yang berkaitan dengan listrik," ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.