Presiden Jokowi Melantik Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Enny Nurbaningsih (berkerudung putih) berpelukan bersama hakim konstitusi Maria Farida yang dia gantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin, 13 Agustus 2018. TEMPO/Vindry Florentin

    Enny Nurbaningsih (berkerudung putih) berpelukan bersama hakim konstitusi Maria Farida yang dia gantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin, 13 Agustus 2018. TEMPO/Vindry Florentin

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo melantik Enny Nurbaningsih sebagai hakim konstitusi pada hari ini, Senin, 13 Agustus 2018. Enny menggantikan Maria Farida yang pensiun mulai hari ini.

    Di hadapan presiden dan wakil presiden, Enny mengucapkan sumpah jabatan. "Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD serta berbakti kepada nusa dan bangsa." Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta.

    Baca:
    MK Minta Jokowi Segera Cari Hakim MK Pengganti Maria ...
    Jokowi Lantik Arief Hidayat Jadi Hakim Konstitusi 2018-2023

    Enny terpilih mengalahkan dua kandidat perempuan lainnya yang dipilih sebagai panitia seleksi calon hakim konstitusi. Mereka adalah Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia Ni’matul Huda dan dosen senior Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Susi Dwi Harijanti.

    Enny adalah Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan HAM. Dia juga guru besar tata negara Universitas Gadjah Mada.

    Baca:
    Kejaksaan Telusuri Rekam Jejak Calon Hakim Mahkamah ...

    Hakim konstitusi Enny pernah ditunjuk menjadi Wakil Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jilid IV pada 2015. Dia juga pernah menjabat sebagai Sekretaris I Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara serta Sekretaris Umum Asosiasi HTN dan HAN Provinsi Yogyakarta.

    Simak: Lagi, Ketua MK Dilaporkan Atas Dugaan Pelanggaran ...


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.