Kemendes PDTT Serahkan Bantuan untuk Korban Gempa Lombok

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  •  Kemendes PDTT Serahkan Bantuan Korban Gempa Lombok

    Kemendes PDTT Serahkan Bantuan Korban Gempa Lombok

    INFO NASIONAL - Bantuan kemanusiaan terus mengalir untuk korban bencana gempa di Pulau Lombok. Tidak ketinggalan, para pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, turut bergerak cepat membantu korban gempa di Pulau Seribu Masjid tersebut.

    Bantuan tiga truk dan satu kendaraan bak terbuka berisi berbagai kebutuhan pengungsi di-drop ke Lombok Timur dan Lombok Barat dan diserahkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Barat. Penyerahan bantuan berlangsung pada Sabtu, 11 Agustus 2018, oleh tim Kementerian Desa, diterima Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Nusa Tenggara Barat Agung Pramuja.

    Empat kendaraan angkut yang dibawa berisikan berbagai jenis logistik dan peralatan yang dianggap dapat membantu para korban. Di antaranya, terpal, air bersih, tikar, selimut, air minum, termasuk genset yang disalurkan sebagai bahan penerang.

    Bantuan tersebut merupakan swadaya dari para pegawai sampai pejabat Kementerian Desa, yang tergerak setelah melihat beban para pengungsi sebagaimana tindakan diambil pada bencana di daerah lain.

    Menurut Kasubdit Penanganan Daerah Rawan Bencana, Direktorat PDRB, Dirjen PDTU Kementerian Desa Ferry Syahminan, sebelum bantuan diberikan, diawali identifikasi oleh tim pendamping desa yang tersebar di Lombok.

    Tim di lapangan diminta menginventarisir kebutuhan paling penting bagi pengungsi, kemudian ditindaklanjuti dengan verifikasi tim. "Tugas kami sebenarnya di pasca dan pra bencana. Namun kami diminta oleh menteri untuk inventarisir kebutuhan pengungsi dan melakukan kaji cepat. Kemudian, kami melihat ada beberapa barang yang sangat diperlukan pengungsi dan kami bawa hari ini,” kata Ferry kepada para awak media, di BPBD Nusa Tenggara Barat.

    Selain hasil cek lapangan langsung, bantuan yang diserahkan itu juga dikoordinasikan melalui BPBD Nusa Tenggara Barat, seperti kebutuhan air bersih, tikar, terpal, beras, selimut, air minum, termasuk genset. “Akhirnya terkumpul sejumlah uang. Jangan dilihat jumlahnya, tapi ini ada perhatian menteri dan jajaran,” ucapnya.

    Target bantuan akan disebar ke beberapa titik di Lombok Barat dan Lombok Timur, karena menurut informasi yang mereka terima, konsentrasi logistik banyak mengarah ke Lombok Utara. “Artinya, kami sasar yang belum terlalu banyak disentuh bantuan,” ujarnya.

    Sebagai rujukan, korban terbanyak memang ada di Lombok Utara, data terakhir 334 meninggal dunia. Namun, di Lombok Timur juga terdapat korban meninggal 10 orang dan Lombok Barat 30 orang. Pengungsi juga jumlahnya tidak sedikit, di Lombok Timur 29.195 orang dan Lombok Barat 39.599 orang.

    Dari segi kewenangan, pada pascatahap rekonstruksi, Kementerian Desa juga ikut berkontribusi untuk penanganan bencana sejak 2015, 2016, dan 2017, berupa kegiatan Early Warning System (EWS), termasuk pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat untuk tangguh bencana di awal 2018.

    Pada kesempatan itu, Agung Pramuja yang menerima secara simbolis, mewakili ucapan rasa syukur dan terima kasih dari para korban. “Apa yang bapak berikan kepada kami tidak melihat dari besar-kecilnya, tapi kami melihat dengan rasa syukur,” tuturnya.

    Dia mengungkapkan, kondisi Lombok saat ini dalam keadaan terpuruk secara ekonomi dan sosial. Pemerintahan juga sangat terdampak sehingga tidak bisa bekerja maksimal. Sehingga apa pun yang diberikan, menurut dia, amat bermanfaat bagi pengungsi.

    Menurut rencana, distribusi bantuan Kementerian Desa itu akan diserahkan melalui posko yang ditunjuk di Lombok Barat dan Lombok Timur. Selanjutnya, tim di posko diminta segera droping bantuan ke titik pengungsi termasuk paling pelosok. “Itu agar terjadi pemerataan bantuan, itu harapan kami,” kata Agung. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.