Pilpres 2019, Ketua DPR Minta Pendukung Capres Tak Saling Sindir

Suasana di depan kantor KPU sebelum kedatangan pasangan capres dan cawapres Jokowi - Ma'ruf Amin, pada Jumat, 10 Agustus 2018. Para relawan sudah mulai berkumpul dan dijaga aparat keamanan. TEMPO/Syafiul Hadi

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo meminta semua kekuatan politik diharapkan mau menahan diri setelah rampungnya tahap pendaftaran pasangan capres-cawapres untuk pilpres 2019 serta bakal caleg untuk pemilu 2019.

"Serta membantu pemerintah dan masyarakat mewujudkan suasana kondusif. Perang pernyataan, saling ejek, dan sindir patut diakhiri," kata Bambang melalui keterangan tertulis, Ahad, 12 Agustus 2018.

Baca: Pengamat: Koalisi Kecil Bisa Saingi Koalisi Gemuk, Asal ...

Menurut Bambang, dalam pilpres kali ini, dua pasangan kandidat capres-cawapres sudah final sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi. Kini, kata dia, waktunya bagi masing-masing koalisi partai pendukung capres-cawapres ini untuk berkonsolidasi.

"Perang pernyataan, saling ejek, dan saling sindir yang mewarnai proses pembentukan koalisi partai dan penyaringan calon wakil presiden patut diakhiri. Selain tidak produktif, perang pernyataan itu hanya menimbulkan kebisingan di ruang publik," kata Bambang.

Baca: Kunjungi Nelayan Muara Baru, Menteri Susi Beri Pesan Pilpres 2019

Komisi Pemilihan Umum telah menutup masa pendaftaran bakal capres-cawapres untuk pilpres 2019 pada 10 Agustus 2018. Penutupan masa pendaftaran dilakukan setelah dua kandidat pasangan capres-cawapres mendaftar dan menyerahkan dokumen pencalonan. Dua pasangan itu adalah Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Bambang mengatakan menuju tahun politik 2019, sebaiknya semua pihak menjaga kondusifitas. Dalam hal ini, kondusifitas sangat bergantung pada perilaku masing-masing kubu. "Dari pada saling sindir atau saling ejek akan lebih baik jika masing-masing kubu berkonsolidasi mempersiapkan kampanye pemilihan presiden," ujarnya.

Misalnya, kata Bambang, para pendukung bisa melakukan pemetaan basis suara, membaca kekuatan lawan, membentuk tim pemenangan dan menyusun program-program yang akan ditawarkan kepada warga di daerah pemilihan atau dapil hingga menghitung logistik yang dibutuhkan. "Dengan ragam kegiatan yang tak terhindarkan itu, tensi politik di dalam negeri semestinya bisa dibuat lebih tenang," ucap politikus Partai Golkar itu.

Baca: Tangkal Hoax di Pilpres 2019, Polri Perkuat Satgas Nusantara






IPW Batal Hadiri Undangan MKD DPR, Sugeng: Ada Diskriminasi

8 hari lalu

IPW Batal Hadiri Undangan MKD DPR, Sugeng: Ada Diskriminasi

Ketua IPW Sugeng Teguh Santosa membatalkan kehadiran di MKD DPR untuk memberikan keterangan dalam sidang etik terhadap anggota dewan.


Heboh Peretasan Bjorka, Puan Maharani Minta Pemerintah Gelar Audit Keamanan Siber

21 hari lalu

Heboh Peretasan Bjorka, Puan Maharani Minta Pemerintah Gelar Audit Keamanan Siber

Puan Maharani minta pemerintah menggelar audit keamanan siber setelah muncul hacker Bjorka yang bocorkan data lembaga negara dan tokoh di Indonesia.


MKD DPR Pertanyakan Pasal yang Dilanggar dalam Perayaan Ulang Tahun Puan Maharani

22 hari lalu

MKD DPR Pertanyakan Pasal yang Dilanggar dalam Perayaan Ulang Tahun Puan Maharani

Kata Junimart, perayaan tersebut bersifat spontan dan Puan Maharani pun tidak mengharapkan situasi tersebut.


Rindu Tangis Puan Maharani Saat Harga BBM Naik, SPSI: Kini Jadi Ketua DPR Apa...

28 hari lalu

Rindu Tangis Puan Maharani Saat Harga BBM Naik, SPSI: Kini Jadi Ketua DPR Apa...

Koordinator SPSI, Guntoro, menyinggung soal Ketua DPR Puan Maharani yang menangis saat menolak kenaikan harga BBM beberapa tahun lalu.


Menjabat Hanya 5 Tahun, Apakah DPR Juga Mendapatkan Dana Pensiun Seperti PNS?

35 hari lalu

Menjabat Hanya 5 Tahun, Apakah DPR Juga Mendapatkan Dana Pensiun Seperti PNS?

Benarkah DPR mendapatkan dana pensiun? Apakah nominalnya lebih kecil dari dana pensiun ASN, sehingga tidak disebut membebani APBN?


Mantan Presiden dan Wapres Terima Dana Pensiun, Apa yang Membatalkannya?

35 hari lalu

Mantan Presiden dan Wapres Terima Dana Pensiun, Apa yang Membatalkannya?

Membahas soal dana pensiun, apakah mantan Presiden dan Wapres juga mendapatkan dana pensiun setelah kelar menjabat? Apa yang membuat batal?


Puan Maharani: RI Harus Kurangi Kencanduan Ekspor Komoditas

49 hari lalu

Puan Maharani: RI Harus Kurangi Kencanduan Ekspor Komoditas

Menurut Puan Maharani, Indonesia perlu mengurangi ekspor komoditas untuk meningkatkan kemandirian pangan dan ketahanan energi nasional.


Doktor Kehormatan untuk Puan Maharani dari PKNU Korea Selatan, Apakah itu?

17 Juli 2022

Doktor Kehormatan untuk Puan Maharani dari PKNU Korea Selatan, Apakah itu?

Ketua DPR RI Puan Maharani akan mendapat gelar Doktor Honoris Causa atau Doktor Kehormatan dari Pukyong National University (PKNU), Korea Selatan.


Puan Maharani Beroleh Gelar Doktor HC dari Universitas Nasional Pukyong, Sebesar Apa Kampus PKNU?

14 Juli 2022

Puan Maharani Beroleh Gelar Doktor HC dari Universitas Nasional Pukyong, Sebesar Apa Kampus PKNU?

PKNU yang memberikan gelar Doktor HC ke Puan Maharani, menduduki peringkat 3 di antara Universitas Korea yang memiliki lebih dari 12.000 mahasiswa.


Puan Maharani Bakal Dapat Gelar Doktor Kehormatan dari Kampus di Korea Selatan

13 Juli 2022

Puan Maharani Bakal Dapat Gelar Doktor Kehormatan dari Kampus di Korea Selatan

Young-Soo Jang berharap, pemberian gelar kepada Puan Maharani akan menginspirasi perempuan untuk dapat berperan lebih dalam politik.