TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pencapresan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhud Aliyuddin mengatakan partainya membantah tudingan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief, yang menyebut PKS menerima uang "hiburan" dari Sandiaga Uno. Dalam cuitannya pada Rabu, 8 Agustus 2018, Andi menuding PKS menerima uang Rp 500 miliar agar meloloskan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sebagai cawapres Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra.
Baca: Anies Baswedan Blak-blakan Soal Sandiaga Uno dan Cawapres Prabowo
"Dalam konsolidasi yang kami lakukan bersama Pak Prabowo, kami tetap mendorong cawapres hasil Ijtima Ulama, yaitu Pak Salim Segaf atau Abdul Somad. Prabowo kan menawarkan nama Sandiaga Uno," kata Suhud saat dihubungi Tempo, Kamis, 9 Agustus 2018. Nama Sandiaga Uno, kata Suhud, tidak ada dalam rekomendasi PKS. Jadi PKS bakal membawa soal ini ke pembahasan di dewan pimpinan tingkat pusat PKS.
Menurut dia, usulan Prabowo itu disampaikan ke PKS saat pertemuan mereka di rumah Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri di Pejaten Residence, Jakarta Selatan, Rabu siang, 8 Agustus 2018. "Jadi bagaimana mungkin soal uang Rp 500 miliar. Kami tetap konsisten dengan rekomendasi Ijtima Ulama dalam komunikasi yang kami lakukan," ucapnya.
PKS masih keukeuh berpegangan pada Ijtima Ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF). Ijtima Ulama GNPF merekomendasikan dua nama cawapres Prabowo, yaitu Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri dan penceramah Ustad Abdul Somad. "Sampai detik ini belum ada keputusan resmi bahwa PKS menyatakan menerima proposal yang ditawarkan oleh Pak Prabowo," ujar Suhud.
Simak juga: Ditanya Sandiaga Uno Jadi Cawapres, Prabowo: Masih Musyawarah
Menurut Suhud, hingga hari ini, PKS hanya menampung aspirasi soal Sandiaga Uno sebagai cawapres Prabowo. Mereka belum memutuskan bakal menerima atau menolak usulan Prabowo. "Kami melihat dulu konstelasi politik yang berkembang. Belum lagi koalisi Pak Jokowi apa memang masih utuh jelang-jelang pendaftaran? Kan tidak tahu. Kami masih mencermati itu sehingga kami tidak buru-buru memutuskan dukungan kepada satu pihak," ucap Suhud.