Kamis, 18 Oktober 2018

Sekjen Kemendes PDTT: Angka Kemiskinan Turun Berkat Dana Desa

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi menerima kepala desa dan perangkat desa asal Bulukumba, Sulawesi Selatan, Rabu, 8 Agustus 2018.

    Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi menerima kepala desa dan perangkat desa asal Bulukumba, Sulawesi Selatan, Rabu, 8 Agustus 2018.

    INFO NASIONAL - Pemerintah pusat telah menyalurkan dana yang cukup besar sejak 2015 lalu melalui program dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi di desa. Sedikitnya Rp 187 triliun telah digelontorkan hingga 2018.

    Dengan total anggaran tersebut, banyak manfaat dari dana desa dalam percepatan pembangunan dan peningkatan ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Di antaranya membangun sekitar ratusan ribu kilometer jalan desa, ratusan ribu meter jembatan, puluhan ribu unit sarana air bersih, jutaan meter drainase dan puluhan ribu unit PAUD, posyandu, irigasi serta pembangunan-pembangunan lainnya yang telah direncanakan oleh desa.

    "Dana desa ini mendapat perhatian yang sangat serius. Dengan jumlah dana besar yang masuk ke desa tentunya telah berdampak sebagai penunjang aktivasi ekonomi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat," kata Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi saat menerima kedatangan sekitar 90 kepala desa dan perangkat desa asal Bulukumba, Sulawesi Selatan yang didampingi Bupati Bulukumba di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Rabu, 8 Agustus 2018.

    Anwar menyakini bahwa dana desa telah bisa memberikan nilai tambah atau manfaat bagi masyarakat dalam mengatasi  berbagai permasalahan seperti kemiskinan dan pengangguran serta permasalahan lainnya di pedesaan.

    "Kalau dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan menurun hingga satu digit. Menurun terbanyak disumbangkan dari desa dibandingkan kota. Oleh karena itu, saya yakin menurunnya karena sumbangsih dari dana desa," katanya.

    Bukan itu saja, tahun ini, dana desa yang digelontorkan untuk pembangunan wajib dilakukan secara swakelola atau padat karya tunai (PKT) dengan memberikan 30 persen sebagai upah kepada pekerja dari masyarakat desa setempat. Sehingga dengan sistem PKT ini, angka penggangguran di desa semakin menurun.

    "Kita yakin desa yang telah diberikan kewenangan bisa mengelola dana desa dengan baik untuk kemajuan. Karena itu, pemerintah  menginginkan agar dana desa bukannya dihentikan, tapi ingin dinaikkan," katanya.

    "Yang jelas dana desanya dinaikkan. Ini adalah berita baik, tinggal para kepala desa, perangkat desa dan seluruh pemangku kepentingan di desa untuk turut bersama-sama mengawal dana desa ini agar betul-betul sesuai dengan peruntukkannya untuk membuat desa-desa menjadi lebih maju, berkembang dan lebih mandiri," ujarnya.(*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kode-Kode Rahasia Izin Meikarta dan Besar Suap yang Mengalir

    Inilah oknum-oknum yang diduga menerima suap izin Meikarta dan kode-kode yang diduga digunakan untuk menyamarkan permufakatan ilegal itu.