GP Ansor: PBNU Tak Dukung Jokowi Jadi Presiden 2019 Bila ...

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram (baju batik) didampingi Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas saat menggunting pita meresmikan acara  Ansor Fair di Green Pramuka Square, Jakarta, 22 April 2018. TEMPO/Dewi Nurita

    Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram (baju batik) didampingi Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas saat menggunting pita meresmikan acara Ansor Fair di Green Pramuka Square, Jakarta, 22 April 2018. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Quomas mengatakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tidak mendukung Jokowi dalam pemilihan presiden 2019 bila kadernya tidak dipilih menjadi calon wakil presiden.

    Simak: JK Ogah Melawan Jokowi di Pilpres 2019

    "Saya kira PBNU sudah menyatakan, ya. Tidak akan bertanggung jawab dalam menyukseskan," katanya saat dihubungi, Rabu, 8 Agustus 2018.

    Sebelumnya, pimpinan PBNU dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin melakukan pertemuan di kantor PBNU, Jakarta, Rabu, 8 Agustus 2018. Pertemuan sore itu diikuti Rais Aam PBNU Maruf Amin, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj, Ketua PBNU Robikin Emhas, dan Cak Imin.

    Seusai pertemuan, Robikin meminta Jokowi mengambil kader NU sebagai cawapresnya. Mahfud MD, yang disebut sebagai bakal cawapres terkuat, kata dia, bukan kader NU.

    Walau begitu, Yaqut masih optimistis Jokowi bakal memilih kader NU menjadi cawapres. "Jadi pengandaian itu rasanya enggak perlu," ujarnya.

    Baca: Soal Cawapres, Jokowi: Depannya Pakai M Pokoknya

    Adapun Jokowi belum secara resmi mengumumkan cawapres yang dia pilih untuk mendampinginya. Jokowi baru menyebut cawapresnya berinisial M. "Depannya pakai M pokoknya," ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.