Sabtu, 15 Desember 2018

Putri Gus Dur Sebut Muhaimin Iskandar Masih Punya Beban Masa Lalu

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua MPR Abdul Muhaimin Iskandar lakukan safari Ramadan dan Sosialisasi empat pilar di depan jamaah masjid Agung Lamongan, Jawa Timur, Rabu, 13 Juni 2018. (dok MPR RI)

    Wakil Ketua MPR Abdul Muhaimin Iskandar lakukan safari Ramadan dan Sosialisasi empat pilar di depan jamaah masjid Agung Lamongan, Jawa Timur, Rabu, 13 Juni 2018. (dok MPR RI)

    TEMPO.CO, Jakarta - Putri mantan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur Yenny Wahid menilai jalan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi calon wakil presiden akan sangat berat. Yenny yang merupakan Direktur The Wahid Institute menilai Cak Imin akan sulit mendampingi Presiden Joko Widodo lantaran pernah terkait masalah hukum.

    Baca juga: Muhaimin Disebut Minta Duit Lewat Dani Nawawi 

    "Cak Imin kita lihat kalau kita membaca media, track recordnya, rekam jejaknya punya beban masa lalu. Tentu akan berat untuk maju ke depan kalau masih punya beban masa lalu pernah tersangkut masalah hukum," kata Yenny di Tugu Kunskring, Jakarta, Rabu malam, 8 Agustus 2018.

    Yenny mengatakan, masyarakat tentunya menginginkan calon wakil presiden yang memiliki rekam jejak bersih dan tidak tersangkut kasus hukum. Dibandingkan dengan sosok lain, Yenny menilai bahwa Mahfud MD merupakan salah satu orang yang memiliki rekam jejak bersih.

    Apalagi, kata Yenny, Mahfud merupakan kader Nahdlatul Ulama tulen, tetapi juga bisa merangkul semua kelompok Islam. "Jadi saya rasa sosok yang ideal," ujarnya.

    Kasus dugaan korupsi yang pernah menjerat Muhaimin Iskandar dikenal dengan istilah kardus durian. Kasus itu bergulir ketika Cak Imin masih menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

    Kasus ini terbongkar saat Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan, Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Ditjen P2KT) bernama I Nyoman Suisnaya, Kabag Program Evaluasi di Ditjen P2KT Dadong Irbarelawan dan seorang kuasa direksi PT Alam Jaya Papua bernama Dharnawati, pada 2011. Ketiganya ditangkap di kantor Kementerian Transmigrasi.

    Baca juga: KPK Temukan Duit Rp 1,5 Miliar di Kardus Durian

    Saat penangkapan, KPK menyita uang Rp 1,5 miliar dalam kardus durian. Uang sebesar Rp 1,5 miliar tersebut diberikan Dharnawati untuk memuluskan perusahaan memenangi tender proyek infrastruktur di empat kabupaten di Papua. Nilai proyek yang digarap Dharnawati mencapai Rp 73 miliar dari total nilai proyek Rp 500 miliar untuk 19 kabupaten di seluruh Indonesia.

    Dharnawati juga menyebut bahwa fee sebesar Rp 1,5 miliar yang ia setor rencananya akan diberikan untuk Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar.

    Muhaimin Iskandar berkali-kali menampik tudingan tersebut. "Nama saya dicatut," kata dia. Ia menyatakan pembahasan tentang anggaran dan tender juga dilakukan di daerah. "Semua itu jauh dari saya," kata Muhaimin.


     

     

    Lihat Juga


    Selengkapnya
    Grafis

    Sayap OPM Kelompok Egianus Kogoya Meneror Pekerjaan Trans Papua

    Salah satu sayap OPM yang dipimpin oleh Egianus Kogoya menyerang proyek Trans Papua yang menjadi program unggulan Jokowi.