Jaksa Agung: Kerja Satgassus P3TPK dan KPK Tidak Tumpang Tindih

Reporter

Jaksa Agung, HM Prasetyo memberikan keterangan pers usai melaksanakan upacara pembukaan pekan olah raga di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis, 12 Juli 2018. TEMPO/Andita Rahma

TEMPO.CO, Jakarta-Jaksa Agung M. Prasetyo memastikan tidak ada tumpang tindih pekerjaan antara Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgassus P3TPK) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

"Tidak akan tumpang tindih. Justru akan saling melengkapi, saling memberi dan menerima," ujar  Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 8 Agustus 2018.

Baca: Kejaksaan Agung Minta PN Jaksel Sita Aset Yayasan Supersemar

Prasetyo menilai KPK dan Kejaksaan memiliki kelebihan dan keterbatasan yang berbeda. Ia menuturkan KPK memiliki kewenangan yang berlebih dan biaya operasional penanganan korupsi. Namun KPK memiliki keterbarasan dari sisi jumlah personel dan jaringan.

"Sementara kami, dari sisi kewenangan memang tak seperti KPK, begitu pun sisi pendanaan. Tapi kami memiliki pengalaman dan memiliki personel serta jaringan yang lebih luas," ucap Prasetyo.

Menurutnya Satgassus P3TPK akan berkoordinasi dengan KPK untuk mengatur teknis dan mekanisme kerja agar tak tumpang tindih. "Intinya kami kan sama-sama semangat untuk mencegah dan memberantas korupsi," kata Prasetyo.

Simak: Jaksa Agung Ungkap Alasan Berhenti Memburu Riza Chalid

Rabu siang Jaksa Agung melantik 38 jaksa pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus). Sebanyak 38 jaksa itu akan ditugaskan di Satgassus P3TPK. Prasetyo optimistis Satgassus bisa membongkar semua trik penjahat tindak pidana korupsi dan menangkap seluruh pelaku baik di Tanah Air maupun di luar negeri. "Satgassus P3TPK tidak boleh pandang bulu dalam menangani kasus korupsi. Semua yang terlibat dan terbukti harus ditindak tegas," kata Prasetyo.

Satgassus P3TPK, ujar Jaksa Agung, akan bertugas untuk mengakselerasi kasus tindak pidana korupsi yang tak jalan dan lamban ditangani oleh Jampidsus. Namun, Prasetyo tidak mengungkapkan target kasus setiap tahun yang akan diselesaikan Satgassus P3TPK. Ia hanya memastikan bahwa Satgassus P3TPK tidak cuma ada di Kejaksaan Agung, tetapi ada juga di Kejaksaan Tinggi bahkan Kejaksaan Negeri.






Pernah Viral Soal G30S TWK Pegawai KPK dan IM57+ Institute, Apa Maksudnya?

34 menit lalu

Pernah Viral Soal G30S TWK Pegawai KPK dan IM57+ Institute, Apa Maksudnya?

57 pegawai KPK yang dipecar pada 30 September 2021 mendirikan organisasi nirlaba bernama IM57+ Institue.


Satu Tahun Peristiwa G30S TWK, Kronologi Pemberhentian 57 Pegawai KPK

1 jam lalu

Satu Tahun Peristiwa G30S TWK, Kronologi Pemberhentian 57 Pegawai KPK

Setahun lalu, 57 pegawai KPK dipecat karena dianggap tidak lolosTWK. Pertisiwa ini pun dikenal sebagai G30S TWK.


Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

11 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

Mahfud MD menjamin pemeriksaan Lukas Enembe sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk memberikan perlindungan hukum kepadanya jika tak salah


KPK Tuntut Bupati Langkat Nonaktif Terbit Perangin Angin 9 Tahun Penjara

14 jam lalu

KPK Tuntut Bupati Langkat Nonaktif Terbit Perangin Angin 9 Tahun Penjara

Jaksa KPK juga menuntut hak politik Bupati Langkat nonaktif Terbit Perangin Angin dicabut selama lima tahun setelah menjalani pidana.


Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

15 jam lalu

Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

Kapolri mengatakan penyiapan personel untuk membantu KPK menangkap Lukas Enembe itu adalah upaya Polri mendukung pemberantasan korupsi.


Saat Firli Bahuri Sandingkan Komunis dan Korupsi

15 jam lalu

Saat Firli Bahuri Sandingkan Komunis dan Korupsi

Menurut Ketua KPK Firli Bahuri, selain komunis, bahaya laten korupsi juga menjadi musuh bersama masyarakat.


KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Tujuh Saksi dalam Kasus Suap Rektor Unila

16 jam lalu

KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Tujuh Saksi dalam Kasus Suap Rektor Unila

KPK jadwalkan ulang pemeriksaan tujuh saksi dalam kasus suap Rektor Unila. Mereka tidak hadir dalam pemeriksaan hari kamis kemarin


KPK Dalami Arahan Rektor Unila Nonaktif Soal Seleksi Tertutup Mahasiswa Baru

17 jam lalu

KPK Dalami Arahan Rektor Unila Nonaktif Soal Seleksi Tertutup Mahasiswa Baru

KPK memeriksa empat orang saksi dalam kasus suap dan gratifikasi yang menyeret Rektor Unila Karomani.


Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

19 jam lalu

Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

Pengertian dari restorative justice tertuang di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020


Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

22 jam lalu

Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

Johanis Tanak terakhir kali melaporkan hartanya pada 14 April 2022. Kala itu jabatannya adalah jaksa fungsional menjelang pensiun.