Rabu, 17 Oktober 2018

ACTA Protes Keras Pertemuan Sekjen Koalisi Jokowi dan KPU

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPU Arief Budiman (keenam kiri) bergandengan tangan dengan sembilan sekretaris jenderal (Sekjen) partai koalisi pengusung Presiden Joko Widodo atau Jokowi di gedung KPU, Jakarta, Selasa, 7 Agustus 2018. Kedatangan sembilan sekjen koalisi pendukung Jokowi tersebut untuk berkonsultasi terkait pendaftaran calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019. TEMPO/Subekti.

    Ketua KPU Arief Budiman (keenam kiri) bergandengan tangan dengan sembilan sekretaris jenderal (Sekjen) partai koalisi pengusung Presiden Joko Widodo atau Jokowi di gedung KPU, Jakarta, Selasa, 7 Agustus 2018. Kedatangan sembilan sekjen koalisi pendukung Jokowi tersebut untuk berkonsultasi terkait pendaftaran calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Pertemuan para sekretaris jenderal partai politik koalisi Jokowi dengan komisioner KPU pada Selasa 7 Juli 2018 menuai protes. Kelompok Advokat Cinta Tanah Air atau ACTA akan mengajukan protes resmi ke KPU menyoal pertemuan tertutup tersebut.

    Baca juga:  Soal Pidato Berani Diajak Berantem, Jokowi: Ditonton yang Komplet

    "Kami mengajukan nota protes keras terhadap KPU RI terkait adanya pertemuan tertutup antara komisioner KPU RI dengan sekjen partai politik pendukung Jokowi di Gedung KPU RI pada tanggal 7 Agustus kemarin," kata Ketua ACTA, Kris Ibnu T. Wahyudi, melalui keterangan tertulis, Rabu, 8 Agustus 2018.

    Kris mempertanyakan sikap KPU karena jelas-jelas mereka adalah pendukung salah satu calon presiden di Pilpres 2019. "Tapi KPU justru melakukan pertemuan tertutup sehingga tidak diketahui apa saja hal-hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut," kata Kris Ibnu.

    Menurut dia, pertemuan itu bisa diibaratkan pertemuan antara wasit dengan satu kubu klub sepakbola sebelum digelarnya pertandingan. "KPU harusnya ekstra hati-hati dalam menjaga integritas, kehormatan, kemandirian, dan kredibilitas mereka. Jangan memberi ruang bagi siapapun untuk meragukan netralitas mereka," ucapnya.

    Kris mengatakan saat ini sudah banyak beredar di media sosial pertanyaan dari publik soal apa yang sebenarnya terjadi pada pertemuan kemarin.

    Pertemuan tertutup KPU dengan para sekjen partai politik pendukung Jokowi, menurut Kris telah melanggar azas keterbukaan yang diatur dalam Pasal 6 huruf d Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang berbunyi, “Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik."

    "Melalui nota keberatan ini kami meminta agar KPU membuka kepada publik rekaman video pertemuan dengan para sekjen partai pendukung Jokowi tersebut dalam waktu paling lama 3 x 24 jam setelah nota keberatan ini kami sampaikan," ujar Kris.

    Baca juga: Begini Pidato Lengkap Jokowi Soal Siap Diajak Berantem yang Viral

    Sembilan sekretaris jenderal partai koalisi pengusung Presiden Joko Widodo memang menyambangi kantor KPU di Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa, 7 Agustus 2018, pukul 14.00 WIB.

    Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani membocorkan, koalisi pendukung Jokowi akan menunjukkan dokumen administratif yang telah disiapkan kepada Komisioner KPU. "Kami ingin memastikan, ada yang kurang enggak. Kalau masih kurang jadi bisa dilengkapi," ujar Arsul di Posko Cemara, Jakarta pada Senin malam, 6 Agustus 2018

    Arsul mengatakan, sebenarnya koalisi Jokowi telah mempersiapkan persyaratan administratif secara lengkap. Kendati, nama cawapres Jokowi belum ada. "Semua sudah siap, kecuali cawapres-nya yang masih kosong," ujar Arsul.

    Baca juga: PPP: Koalisi Jokowi Terbuka terhadap Partai Baru, Asalkan...

    Selain itu, kedatangan sembilan sekjen ke KPU ini juga untuk memberitahu kapan perkiraan koalisinya akan bersama-sama mendaftarkan Jokowi dan pasangannya ke KPU. "Kami akan memberikan ancer-ancer kapan akan mendaftar," ujar Arsul.

    Adapun sembilan partai pendukung Jokowi yakni, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hanura, Partai Perindo, Partai Solidaritas Indonesia, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jamal Khasoggi dan 4 Jurnalis yang Tewas karena Kasus Korupsi

    Jamal Khasoggi dan sejumlah wartawan tewas di Eropa ketika melakukan investigasi kasus korupsi. Ada yang diperkosa, dibom, dan bahkan dimutilasi.