INFO NASIONAL-- Mutu pendidikan idealnya harus merata di seluruh wilayah Indonesia. Mutu pendidikan dapat dilihat dari berbagai komponen, tenaga kependidikan, kurikulum, sarana prasarana dan biaya. Salah satu komponen yang krusial adalah tenaga kependidikan, khususnya guru.
Banyak opini dan isu berkembang di masyarakat Indonesia bahwa para tenaga kependidikan khususnya guru di daerah Timur tidak diberdayakan, terutama peningkatan kompetensi mereka yang menunjang peningkatan mutu pendidikan. Opini ini berkembang karena masyarakat melihat fakta bahwa mutu pendidikan di wilayah Timur masih kurang bila dibandingkan di Tengah dan Barat.
Baca Juga:
Salah satu tolok ukur mutu pendidikan adalah hasil belajar anak misalnya nilai hasil ujian nasional. Umumnya di daerah Timur kurang baik dibandingkan nilai hasil ujian nasional di wilayah Tengah dan Barat. Fakta lainnya adalah hasil ujian kompetensi guru (UKG) di wilayah Timur juga kurang baik. Wilayah Timur Indonesia meliputi propinsi Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat.
Upaya apa yang telah dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) khususnya Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) dalam mengatasi permasalahan tersebut. Berbagai program telah digulirkan pihak GTK, misalnya Program Keprofesian Berkelanjutan (PKB); Program Guru Garis Depan (GGD); Program Pelatihan Kurikulum 2013; dan yang terbaru adalah program sekolah berasrama yang diujicobakan di wilayah Papua.
Program lainnya yaitu Indonesian American Society of Academics (IASA), ini adalah upaya dari P4TK TK PLB Bandung sebagai salah satu unit GTK. Tim GTK mengadakan rapat koordinasi semua P4TK, KPTK, dan LP2KS untuk bersatu membuat program peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan lainnya di Propinsi Papua dan Papua Barat.
Baca Juga:
Program Keprofesian Berkelanjutan (PKB) merupakan program peningkatan mutu guru yang sebelumnya para guru mengikuti Ujian Kompetensi Guru (UKG). Berdasarkan hasil UKG para guru ditingkatkan kompetesinya melalui program pelatihan yang pelaksanaannya melalui beberapa model, yaitu model secara tatap muka dan daring.
Tak sekadar bisa mentransfer ilmu pengetahuan, guru juga bertanggung jawab untuk menyiapkan generasi emas Indonesia. Apalagi, Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus demografi pada 2030. Generasi yang berkualitas tak cukup memiliki kemampuan intelektual yang handal. Soal karakter tak kalah penting untuk dimiliki generasi muda harapan bangsa. Presiden Joko Widodo pada peringatan Hari Guru Nasional 2017 menyampaikan bahwa guru bertanggung jawab menyiapkan masa depan suatu bangsa. Oleh karenanya, Indonesia membutuhkan guru-guru yang unggul dan berkompetensi agar Indonesia semakin maju.
Guru dituntut mumpuni dalam hal kompetensi pedagogik, profesionalisme, kepribadian, dan kompetensi sosial. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan sangat peduli soal kompetensi guru. Melalui program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), pemerintah berupaya meningkatkan kualitas guru. PKB sendiri merupakan lanjutan dari program Guru Pembelajar, yang sama-sama fokus meningkatkan kompetensi guru, utamanya kompetensi pedagogik dan profesionalisme.
Mulai tahun 2017 pelaksanaan PKB dilakukan melalui peningkatan peran aktif komunitas guru. Baik Gugus, Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), maupun Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) diajak proaktif mengerek mutu guru. Melalui wadah ini, upaya peningkatan kompetensi akan relatif lebih mudah dilakukan dan tentu saja tidak banyak membebani guru, terutama dari sisi pembiayaan.
Program Guru Garis Depan (GGD) bertugas membangun dari wilayah pinggiran yang tidak hanya fokus pada infrastruktur melainkan membangun sumber daya manusia (SDM). Sejak 2015 hingga saat ini sudah ada 7.093 guru yang dikirim ke garis depan negara. Adapun kualifikasi ataupun syarat menjadi GGD ialah pernah atau lulus sarana mengajar di 3 T dan pernah menjalani program profesi guru (PPG). Data GDD di wilayah timur adalah Nusa Tenggara Timur (966), Maluku (201), Maluku Utara (167), Papua Barat (283) dan Papua (363). Jumlah tersebut terbilang banyak bila dibandingkan GDD di wilayah Barat dan Timur.
Bila mengkaji program-program yang telah dilaksanakan GTK ternyata keberpihakan peningkatan mutu pendidikan khususnya guru di Indonesia Timur patut dibanggakan, tidak ada pengecualian dengan wilayah Barat dan Tengah. (*)
