INFO NASIONAL - Sedikitnya 58 perusahaan telah siap mengembangkan usahanya di kawasan transmigrasi yang tersebar di 13 provinsi dengan total nilai investasi mencapai Rp 13 triliun.
Hal itu dilaporkan Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi M. Nurdin dalam forum komunikasi kemitraan badan usaha bertema “Peningkatan Investasi Melalui Sinergitas Kemitraan dalam Rangka Mempercepat Pengembangan Kawasan Transmigrasi” yang dibuka Menteri Desa Eko Putro Sandjojo di Kementerian Desa, Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2018.
Baca Juga:
"58 badan usaha telah mengajukan usaha mitra yang nilai investasinya kurang-lebih mencapai Rp 13 triliun. Angka itu belum termasuk badan usaha yang telah berjalan usahanya di kawasan transmigrasi sebanyak 18 badan usaha. Kalau termasuk 18 badan usaha itu, mungkin total nilai investasinya bisa dua kali lipatnya," kata Nurdin.
Dijelaskan, usaha tersebut tersebar di 13 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Riau, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur , serta Papua.
"Penyebaran terbanyak ada di Kaltim sebanyak 16 badan usaha. Penyebaran mitra-mitra kita ini sudah bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten," ujarnya.
Baca Juga:
Dalam data rekap izin pelaksanaan transmigrasi (IPT), Nurdin menyebutkan, dari 58 badan usaha tersebut, terdapat enam badan usaha masih berlaku izinnya, sembilan badan usaha dengan naskah kesepahaman bersama, 15 badan usaha melakukan pengajuan IPT baru, 10 badan usaha melakukan pengajuan perpanjangan IPT, juga 18 badan usaha habis masa berlaku izinnya.
"Kita akan terus mendorong percepatan perizinan ini bisa segera terealisasi agar usahanya mulai berjalan, karena nantinya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan melalui penyerapan tenaga kerja dan harga plasma," katanya.
Menteri Eko meminta kepala daerah mendukung masuknya dunia usaha untuk berinvestasi dalam pengembangan kawasan transmigrasi.
"Apalagi akan ada Rp 13 triliun potensi investasi yang tentunya tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dari daerah. Ini kesempatan daerah meningkatkan pendapatannya dan menurunkan kemiskinan serta meningkatkan pertumbuhan," tuturnya.(*)
