Struktur Tim Kampanye Jokowi Terbentuk

Reporter

Editor

Purwanto

(Dari kanan ke kiri) Sekjen Partai NasDem Johnny G. Plate, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Friedrich Paulus, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Sekjen PPP Arsul Sani, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, dan Sekjen Perindo Ahmad Rofiq, bertemu untuk membahas struktur tim kemenangan calon presiden Joko Widodo di Gedung Joang, Jakarta Pusat, Sabtu, 4 Agustus 2018. TEMPO/Syafiul Hadi

TEMPO.CO, Jakarta - Pertemuan sembilan sekretaris jenderal (sekjen) partai politik yang mendukung Joko Widodo pada Pemilu 2019 telah menyelesaikan struktur tim kampanye inkumben calon presidennya. Mereka membuat 10 direktorat dalam struktur tersebut.

"Sebanyak 10 direktorat dalam struktur sekretariat pemenangan, merupakan bagian dari kampanye nasional yang disusun oleh para sekjen parpol anggota koalisi," kata Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johny G. Plate, usai pertemuan sembilan sekjen parpol koalisi pendukung capres Joko Widodo, di Menteng, Jakarta, Senin, 7 Agustus 2018 malam.

Sembilan sekjen partai koalisi yang menghadiri pertemuan tadi malam adalah, Hasto Kristiyanto (PDI Perjuangan), Lodewijk Freiderich Paulus (Partai Golkar), Johny G Plate (Partai NasDem), Hery Lontung (Partai Hanura), Arsul Sani (PPP), Abdul Kadir Karding (PKB), Ahmad Rofik (Partai Perindo), Raja Juli Antoni (Partai Solidaritas Indonesia) dan Verry Surya Hendrawan (PKPI).

Baca: 9 Sekjen Koalisi Pendukung Jokowi Finalisasi Tim Kampanye

Pada pertemuan tersebut, setiap sekretaris jenderal didampingi dua pengurus dari masing-masing partai untuk membantu membahas mekanisme kerja tim. Johny G Plate mengatakan tim kampanye nasional capres Joko Widodo yang didukung oleh sembilan partai politik ini merupakan tim besar, sehingga struktur dan mekanisme kerjanya harus matang.

Kesepuluh direktorat tersebut adalah, program, keuangan, penggalangan dan jaringan, hukum dan advokasi, infokom, logistik dan APK, saksi pemilu, konten kampanye, penggalangan pemilih muda, serta relawan. "Sebanyak 10 direkrorat ini akan membawahi tim-tim yang operasional," tuturnya.

Anggota Komisi XI DPR ini menambahkan, tim akan semakin besar karena setiap partai politik akan menunjuk juru bicara yang masing-masing sebanyak 25 orang. "Juru bicara tersebut akan memiliki peran masing-masing sesuai bidangnya,” kata dia.

Selanjutnya, sekretaris jenderal koalisi partai politik itu berencana mendatangi gedung Komisi Pemilihan Umum pada  hari ini untuk berkonsultasi mengenai pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

“Untuk berkonsultasi mengenai hal-hal teknis yang disiapkan pada saat pendaftaran capres/cawapres, sehingga pendaftaran dapat berjalan lancar," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, usai pertemuan  di Menteng semalam.

ANTARA






Anies Baswedan Sebut Pernah Dua Kali Ditawari jadi Capres di Pemilu 2019

8 jam lalu

Anies Baswedan Sebut Pernah Dua Kali Ditawari jadi Capres di Pemilu 2019

"Di tahun 2018 saya ditawari untuk ikut pilpres, sebagai wakil. Bahkan ada dua kali permintaan untuk menjadi capres," kata Anies Baswedan


Politikus Gerindra Anggap Nomor Urut Partai Hanya soal Teknis

16 hari lalu

Politikus Gerindra Anggap Nomor Urut Partai Hanya soal Teknis

Namun politikus Gerindra ini mengakui, semakin kecil angka urutan partai politik maka akan semakin mudah untuk mengenalkan kepada masyarakat.


Survei SMRC: Dukungan untuk Golkar, PPP, dan PAN Melemah Dibandingkan 2019

34 hari lalu

Survei SMRC: Dukungan untuk Golkar, PPP, dan PAN Melemah Dibandingkan 2019

Jika tren ini berlanjut, hanya Golkar yang diprediksi akan lolos parliamentary threshold untuk Pemilu 2024


KPU Usul Anggaran Pemilu Naik 3 Kali Lipat, Ini Perhitungannya

16 Februari 2022

KPU Usul Anggaran Pemilu Naik 3 Kali Lipat, Ini Perhitungannya

Pramono menuturkan ada 11 aplikasi yang dimanfaatkan KPU untuk Pemilu 2024. Aplikasi itu sudah digunakan beberapa tahun terakhir namun akan diperkuat.


Survei SMRC: Hanya 14 Persen Responden yang Percaya PKI Bangkit

1 Oktober 2021

Survei SMRC: Hanya 14 Persen Responden yang Percaya PKI Bangkit

Dari hasil survei itu terlihat mayoritas responden tidak percaya pada rumor kebangkitan PKI.


Bertemu DPR, KPU Atur Strategi Agar di Pemilu 2024 Tak Ada PPS Meninggal

16 September 2021

Bertemu DPR, KPU Atur Strategi Agar di Pemilu 2024 Tak Ada PPS Meninggal

KPU mengusulkan agar pemerintah memastikan jaminan kesehatan dan honor yang layak untuk para petugas, seperti PPS di Pemilu 2024.


NIK Jokowi yang Tersebar Disebut dari KPU, Ini Penjelasan Komisioner

3 September 2021

NIK Jokowi yang Tersebar Disebut dari KPU, Ini Penjelasan Komisioner

KPU menyatakan NIK Jokowi yang ada di sistem merupakan bagian dari syarat Capres saat Pilpres 2019.


Hasto Singgung Dugaan Pemilu 2009 Curang, Demokrat: Pemilu 2019 Kali

25 Agustus 2021

Hasto Singgung Dugaan Pemilu 2009 Curang, Demokrat: Pemilu 2019 Kali

Demokrat meminta para elite politik, terutama partai politik pendukung pemerintah untuk fokus membantu rakyat di masa pandemi Covid-19.


DPR Minta KPU Evaluasi Wacana Penyederhanaan Surat Suara Pemilu 2024

4 Agustus 2021

DPR Minta KPU Evaluasi Wacana Penyederhanaan Surat Suara Pemilu 2024

Anggota DPR meminta KPU mempertimbangkan penyederhanaan surat suara Pemilu 2024.


Ini Pesan Bawaslu Pusat ke Daerah untuk Hadapi Pemilu 2024

1 Juni 2021

Ini Pesan Bawaslu Pusat ke Daerah untuk Hadapi Pemilu 2024

Bawaslu Pusat meminta anggota Bawaslu di daerah meningkatkan kesiapsiagaan SDM untuk Pemilu 2024.