Rudiantara: Media Massa Jangan Ikut Media Sosial

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (Kiri-kanan) Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Halim Alamsyah, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo bersepeda dalam BI Fun Bike. Ahad, 29 Juli 2018. Tempo/Caesar Akbar

    (Kiri-kanan) Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Halim Alamsyah, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo bersepeda dalam BI Fun Bike. Ahad, 29 Juli 2018. Tempo/Caesar Akbar

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara meminta agar media massa memiliki andil dalam menciptakan pemilu yang berkualitas. Salah satunya dengan proses pemberitaan yang beretika dan tidak partisan.

    Baca juga: Kesampingkan Persaingan, 22 Media Online Bersatu Lawan Hoax

    “Media massa yang bermartabat akan mampu menciptakan pemilu yang berkualitas,” kata Rudiantara di Solo, Senin malam 6 Agustus 2018. Sedangkan martabat media massa ditentukan dari keteguhannya memegang kode etik.

    Menurutnya, saat ini sudah tidak ada persoalan dengan media mainstream berupa media cetak dan elektronik. “Tapi kalau sudah bicara media online, apalagi media sosial, semuanya makin baur dan blur,” katanya.

    Dia menyebut masih banyak media online yang bermasalah dengan persoalan etika. “Masih ada yang kontennya negatif dan agitatif,” katanya. Padahal, dalam kondisi politik yang cenderung memanas, media massa diharapkan mampu menjadi perekat keutuhan bangsa.

    Baca juga: Dekan Unpad: Tak Ada Media Massa yang Netral

    Persoalan semakin pelik saat media arus utama justru mengambil konten dari media sosial yang penuh dengan informasi-informasi yang sulit dipertanggungjawabkan. Bahkan, media massa terkesan adu cepat dengan sosial media. “Ini akan menjadi lingkaran setan,” katanya.

    Meski demikian, dia menegaskan bahwa pemerintah tetap tidak akan melakukan intervensi terhadap media massa. “Undang-Undang Pers tidak memiliki Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri,” katanya. Hal itu menjadi bukti bahwa pemerintah tidak akan melakukan intervensi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Palapa Ring Akan Rampung Setelah 14 Tahun

    Dicetuskan pada 2005, pembangunan serat optik Palapa Ring baru dimulai pada 2016.