Tiga Sikap Komnas HAM soal Rencana Wiranto Bentuk Tim Terpadu

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komisioner Komnas HAM Amiruddin saat menerima Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65) Bedjo Untung di Gedung Komnas HAM, Jakarta, 15 November 2017. YPKP 65 melaporkan bukti baru berupa penemuan kuburan massal di Grobogan, Purwodadi, Jawa Tengah. TEMPO/Subekti.

    Komisioner Komnas HAM Amiruddin saat menerima Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65) Bedjo Untung di Gedung Komnas HAM, Jakarta, 15 November 2017. YPKP 65 melaporkan bukti baru berupa penemuan kuburan massal di Grobogan, Purwodadi, Jawa Tengah. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia enggan turut serta dalam rencana Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto yang akan membentuk tim gabungan terpadu untuk mengusut kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab menyampaikan tiga sikap lembaganya ihwal rencana tersebut.

    "Komnas HAM tidak bisa ikut dalam tim gabungan yang akan dibentuk oleh Menkopolhukam tersebut, karena itu bertentangan dengan fungsi yang diberikan UU kepada Komnas HAM," kata Amiruddin di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin, 6 Agustus 2018.

    Baca: Komnas HAM Enggan Bergabung ke Tim Terpadu yang Digagas Wiranto

    Amiruddin menjelaskan, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menetapkan kewenangan Komnas HAM dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu adalah penyelidikan. Adapun fungsi penyidikan, menurut UU tersebut, merupakan kewenangan Kejaksaan Agung.

    Sikap kedua yang disampaikan Amiruddin ialah bahwa Komnas HAM menghormati rencana pemerintah menyelesaikan kasus HAM masa lalu. Namun, kata dia, penyelesaian itu harus berdasarkan UU yang ada. "Tidak berdasarkan mekanisme yang belum jelas dasar hukumnya," kata Amiruddin.

    Baca: Komnas HAM Tanya Komitmen Jaksa Agung Soal Kasus Pelanggaran HAM

    Selanjutnya, Komnas HAM juga mendesak pemerintah memperhatikan korban-korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Amiruddin mengatakan perhatian itu harus diberikan selama mekanisme hukum atas pelanggaran HAM berat masa lalu belum ditentukan.

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto sebelumnya mengatakan akan segera membentuk tim gabungan terpadu untuk mengusut kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Wiranto mengatakan tim itu akan melibatkan sejumlah lembaga. Dalam rapat di kantornya pada Selasa, 31 Juli lalu, Wiranto mengklaim rapat tersebut diikuti oleh Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, dan Komnas HAM.

    Wiranto mengatakan kementeriannya tengah menimbang penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat melalui cara nonyudisial. Tim bentukan itu, kata dia, nantinya akan mencari bukti-bukti atas terjadinya kasus pelanggaran HAM masa lalu.

    Baca: Rencana Wiranto Bentuk Tim Usut Kasus HAM Berat Dikritik


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sulli dan Artis SM Entertaintment yang juga Tewas Bunuh Diri

    Sulli, yang bernama asli Choi Jin-ri ditemukan tewas oleh managernya pada 14 Oktober 2019. Ada bintang SM lainnya yang juga meninggal bunuh diri.