MUI Minta Konsep Keumatan Tak Dipersempit Demi Dukungan Politik

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi bersama Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin (kiri) dan Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin (tengah) dalam acara peletakan batu pertama proyek pembangunan Menara MUI di Bambu Apus, Jakarta, Kamis, 26 Juli 2018. Pembangunan Menara MUI ini didanai dari wakaf, infak, sedekah, dan skema reksadana syariah. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    Presiden Jokowi bersama Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin (kiri) dan Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin (tengah) dalam acara peletakan batu pertama proyek pembangunan Menara MUI di Bambu Apus, Jakarta, Kamis, 26 Juli 2018. Pembangunan Menara MUI ini didanai dari wakaf, infak, sedekah, dan skema reksadana syariah. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Ulama lndonesia atau MUI mengingatkan agar partai-partai tidak mempersempit istilah keumatan hanya untuk meraih dukungan umat Islam dalam pemilu serentak yang akan digelar 2019 mendatang.

    Baca: Fahri Hamzah Kritik MUI Jabar yang Tolak #2019GantiPresiden

    "Konsep keumatan itu jangan disempitkan, jangan direduksi kepada sejumlah umat Islam saja ," ujar Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta pada Senin, 6 Agustus 2018. Hal tersebut disampaikan Din sebagai hasil rapat pleno MUI ke-29 yang dihadiri Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di kantor MUI.

    Belakangan, memang ada beberapa partai yang mengklaim diri sebagai bagian dari koalisi keumatan. Lebih jauh, Imam besar Front Pembela Islam Rizieq Shihab mengusulkan pembentukan koalisi keumatan pada beberapa partai.

    Din menjelaskan, tidak semua umat Islam berada di partai-partai Islam atau partai berbasis massa Islam. Mereka menyebar di semua partai politik, termasuk yang tidak menggunakan nama Islam. "Ini harap dipandang sebagai keseluruhan umat Islam. Kalau mereduksi umat Islam, kita hanya mengklaim beberapa dari mereka," ujar Din.

    Baca: MUI Minta Kementerian Kesehatan Tunda Pemberian Vaksin MR

    Selain itu, ujar Din, dia juga mengingatkan umat Islam agar tidak terjebak kepada pandangan dikotomis yang muncul dalam klaim-klaim bahwa jalan yang harus ditempuh umat Islam tertuju kepada partai tertentu atau pasangan calon tertentu.

    Namun seandainya imbauan MUI itu pun tidak bisa diterima, lanjut dia, maka pesan yang terakhir, jangan sampai perbedaan aspirasi, kepentingan, dan perbedaan pilihan membawa kerusakan ukhuwah islamiyah. "Ini kami tekankan dari dulu, umat Islam jangan saling menafikan dan jangan saling meniadakan," ujar Din Syamsuddin.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.