Gerindra Menilai Pidato Jokowi Level Tim Sukses, Bukan Presiden

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan keterangan seusai Rapat Koordinasi Nasional Partai Gerindra di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Bogor, 11 April 2018. TEMPO/Arkhelaus W.

    Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan keterangan seusai Rapat Koordinasi Nasional Partai Gerindra di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Bogor, 11 April 2018. TEMPO/Arkhelaus W.

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan pihaknya sangat menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pidatonya yang memuat kalimat "kalau diajak berantem juga berani."

    Baca: Gerindra Anggap Pernyataan Jokowi Mendorong Kekerasan

    Menurut Muzani, Jokowi adalah presiden, pemimpin pemerintahan, kepala negara. Jokowi, kata dia, adalah pemimpin dan kepala negara dari banyak suku, etnis, agama, pulau, dan latar belakang.

    "Tetapi ketika presiden mengatakan bahwa kalau 'diajak berantem, harus berani', kami sangat menyesalkan itu karena itu bukan sebuah ajakan pemimpin kepala negara yang mempersatukan, menyatukan, mempertahankan persaudaraan, dan menyejukkan dalam suasana tahun politik ini," kata dia kepada wartawan di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin, 6 Agustus 2018.

    Menurut Muzani, pernyataan Jokowi itu adalah pernyataan seorang tim sukses, bukan pernyataan kepala negara. "Apalagi bersamaan dengan itu ada deklarasi 'lanjutkan, lawan, dan libas'. Saya kira ini adalah pernyataan yang paralel dengan (pidato) pada hari yang sama."

    Dia menghimbau seluruh bangsa Indonesia untuk tenang. "Bahwa kita ada perbedaan presiden dan wakil presiden, iya. Kita ada perbedaan partai politik jelas, kita ada perbedaan agama tentu saja, tapi janganlah perbedaan itu yang menyebabkan kita berantem," ujarnya.

    Baca: Gerindra: Jokowi Tak Perlu Mengintip Siapa Cawapres Prabowo

    Muzani mengaku tak tahu maksud dari kata 'berantem' yang dilontarkan Jokowi. Menurut dia, harus dijelaskan, jangan belakangan dijelaskan setelah menjadi problem dan kekhawatiran banyak pihak.

    "Sekali lagi tugas presiden ketika dilantik sebagai presiden adalah mempersatukan seluruh bangsa, seluruh wilayah, masyarakat dengan komponen yang berbeda. Bukan mengadu, mengaduk, atau ngompor," ucap Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.