Gempa Lombok 7,0 SR, BMKG: Ada 16 Gempa Susulan Hingga Malam Ini

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Peta Gempa Lombok yang bermagnitude 7,0 SR, pada pukul 18:46:35 WIB, Ahad, 5 Agustus 2018. BMKG

    Peta Gempa Lombok yang bermagnitude 7,0 SR, pada pukul 18:46:35 WIB, Ahad, 5 Agustus 2018. BMKG

    TEMPO.CO, Jakarta-Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut hingga malam ini sudah ada 16 gempa susulan yang terjadi setelah gempa pertama berkekuatan 7,0 skala Richter mengguncangkan Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Ahad, 5 Agustus 2018, pukul 18.46.

    "Telah terjadi 16 kali gempa susulan namun dengan magnitudo yang jauh lebih kecil," ujar Kepala BMKG Pusat Dwikorita Karnawati dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo.

    Baca: Gempa 7,0 SR di NTB: Begini Informasi Terkini Tsunami dari BMKG

    Dwikorita meminta masyarakat  tetap waspada meski gempa susulan lebih kecil. Warga juga diminta untuk sementara tidak menempati bangunan atau rumah yang rawan runtuh.

    Dwikorita menuturkan BMKG masih terus memantau kondisi terkini pascagempa di Lombok. BMKG terus berkoordinasi dengan pihak lain, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). "Terus kami pantau dari Pusat Gempa Nasional di Jakarta, termasuk potensi terus terjadinya gempa susulan," ucapnya.

    Simak: Gempa 7,0 SR di NTB: Terjadi 14 Gempa Susulan, Begini Petanya

    Sebelumnya BMKG menyatakan gempa di Lombok ini berpotensi tsunami. Pemerintah daerah setempat mengimbau warga menjauhi lokasi dekat bibir pantai dan sungai. BMKG juga mengaktivasi peringatan dini tsunami untuk wilayah Lombok Barat dan Lombok Timur bagian utara. Beberapa saat lalu, BMKG menyatakan peringatan dini tsunami ini berakhir.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.