Mendes PDTT Ajak Masyarakat di Bengkulu Mengentaskan Desa Tertinggal

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  Eko Putro Sandjojo saat menjadi pembicara dalam dialog nasional dengan tema

    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo saat menjadi pembicara dalam dialog nasional dengan tema "Indonesia Maju bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah" di Gelanggang Olahraga Bengkulu, Sabtu, 4 Agustus 2018.

    INFO NASIONAL - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo, mengajak seluruh masyarakat di Bengkulu untuk bersama-sama membangun desa agar lebih maju dan berkembang.

    Hal itu disampaikan Mendes Eko saat menjadi pembicara dalam dialog nasional dengan tema “Indonesia Maju bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah” di Gelanggang Olahraga Bengkulu, Sabtu, 4 Agustus 2018. 

    Menteri Eko menilai, Provinsi Bengkulu merupakan salah satu provinsi kaya karena memiliki tanah yang subur, pantai yang indah, dan sumber daya manusia yang memiliki etos kerja yang kuat, dalam menggapai keinginannya membangun desa yang lebih baik.

    Namun, lanjut dia, dengan memiliki banyak potensi alam dan sumber daya manusia, ternyata Bengkulu masih banyak memiliki desa yang tertinggal. Oleh karena itu, perlu ada langkah  secara bersama-sama agar Bengkulu tidak lagi memiliki desa tertinggal.

    "Saya berharap masyarakat Bengkulu dapat memanfaatkan dana desanya dengan baik, dan ikut mengawal dana desa. Sehingga desa-desa tertinggal ataupun desa miskin yang ada di Bengkulu bisa cepat terentaskan. Saya berjanji akan banyak meluangkan waktu ke Bengkulu, untuk secara bersama-sama mengentaskan kemiskinan dan melepaskan ketertinggalan desa yang masih ada di Bengkulu," katanya.

    Lebih lanjut Menteri Eko menyampaikan, bahwa pemerintah pusat telah menggelontorkan anggarannya melalui dana desa selama empat tahun yang mencapai Rp 187 triliun. Dengan angka sebesar itu ternyata sudah banyak mengubah desa tertinggal menjadi berkembang dan desa berkembang menjadi desa mandiri. "Karena, dampak dari dana desa itu sangat besar dalam percepatan pembangunan desa dan meningkatkan ekonomi di desa," ujarnya.

    Dampak dari dana desa tersebut antara lain sebagai penunjang aktivasi ekonomi masyarakat dengan membangun sekitar 123.858 kilometer jalan desa, 781.258 meter jembatan, 6.576 unit pasar desa, tambatan perahu sebanyak 2.960 unit, 28.830 unit irigasi, 3.111 unit sarana olahraga, dan pembangunan embung sebanyak 1.971 unit.

    Selain itu, dana desa juga berdampak dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan membangun 67.094 penahan tanah, 38.331 sarana air bersih, 112.003 MCK, 5.402 polindes, 38.217.065 meter drainase, 18.177 PAUD, 11.574 Pos Yandu, dan pembangunan sumur sebanyak 31.122 unit.

    "Alhamdulillah, pemanfaatan dana desa selama tiga tahun sudah terlihat hasilnya. Kita juga melihat terjadinya penurunan kemiskinan yang cukup signifikan. Tahun ini tingkat kemiskinannya menyentuh singel digit yakni 9,8 persen. Kalau ini bisa terus kita pertahankan, maka dalam lima tahun ke depan, jumlah orang miskin di desa akan jauh lebih kecil daripada di kota. Demikian juga penurunan stunting juga cukup besar," katanya.

    Dalam kesempatan itu, Eko menyarankan agar pemanfaatan dana desa tidak fokus diarahkan ke pembangunan infrastruktur. Karena, infrastruktur di Bengkulu sudah cukup memadai. Sehingga, dana desa disarankan digunakan ke arah peningkatan perekonomian yang ada di desa.

    "Kepada kepala desa, saya minta agar dana desanya mulai lebih banyak digunakan untuk pemberdayaan ekonomi, sehingga desanya mempunyai pendapatan yang lebih besar dari dana desa,” ucap Menteri Eko.

    Menurut dia, dana desa itu sebagai stimulus saja, karena desa nantinya akan memiliki pendapatan utamanya dari BUMDes. Karena, sekarang ini sudah banyak BUMDes yang keuntungan bersihnya lebih dari Rp 10 miliar. “Bahkan, seperti daerah Ponggok, itu keluarga yang tidak mampu dibiayai oleh desa, dan setiap rumah wajib menyekolahkan anaknya hingga universitas dengan dibiayai oleh desa. Kalau di sana bisa, seharusnya di Bengkulu juga bisa," kata Menteri Eko. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.