Rabu, 17 Oktober 2018

Gerindra Anggap Pernyataan Jokowi Mendorong Kekerasan

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghadiri rapat umum relawan Jokowi di Sentul International Convention Centre, Bogor, Sabtu, 4 Agustus 2018. TEMPO/Friski Riana

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghadiri rapat umum relawan Jokowi di Sentul International Convention Centre, Bogor, Sabtu, 4 Agustus 2018. TEMPO/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Komunikasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Andre Rosiade, menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada relawannya dalam rapat umum relawan Jokowi.

    Baca: Jokowi ke Relawan: Di Sana Militan, Di Sini Harus Lebih Militan

    "Gerindra menyayangkan arahan Jokowi yang meminta relawannya berani jika diajak berantem," kata Andre dalam pesan singkat yang diterima Tempo, Ahad, 5 Agustus 2018.

    Andre mengatakan pernyataan Jokowi itu bisa mendorong pada kekerasan. Sebelumnya, Jokowi memberikan sejumlah arahan kepada relawannya di Sentul International Convention Centre, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 4 Agustus 2018.

    Jokowi meminta relawannya tidak memulai permusuhan, mencela, fitnah, dan menjelekkan orang lain. "Tapi kalau diajak berantem juga berani," ujar Jokowi.

    Dalam pertemuan itu, Jokowi juga meminta para relawannya bekerja lebih keras dibandingkan dengan kubu sebelah dalam pemilihan presiden 2019. "Saya minta kepada relawan kerja keras. Kalau di sana militan, di sini harus lebih militan. Kalau di sana kerja keras, di sini harus lebih kerja keras lagi. Kalau di sana bersatu, di sini kita harus lebih bersatu lagi," ucapnya.

    Baca: Jokowi Sebut Kubu Lawan Belum Jelas Siapa Capresnya

    Menurut Ketua Umum Pro-Jokowi Budi Arie Setiadi, pernyataan Jokowi itu tidak ada yang berlebihan. Presiden, kata dia, hanya memompa semangat relawan untuk lebih militan.

    "Pernyataan Presiden menurut kami tepat dan bagus untuk memompa daya juang di tengah maraknya hoax dan fitnah dengan data-data palsu," ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Suap Izin Meikarta

    KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka dugaan kasus suap izin proyek pembangunan Meikarta. Ini sekilas fakta kasus itu.