Besok Malam Sekjen Partai Pro Jokowi Kumpul. Apa Agendanya...

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu dengan sekretaris jenderal dari sembilan partai pendukungnya dalam pemilihan presiden 2019 di Grand Garden Resto, Bogor, Jawa Barat, 31 Juli 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu dengan sekretaris jenderal dari sembilan partai pendukungnya dalam pemilihan presiden 2019 di Grand Garden Resto, Bogor, Jawa Barat, 31 Juli 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai koalisi pendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan berkumpul di Gedung Joeang 45, Jakarta pada pukul 19.00, Sabtu, 4 Agustus 2018. "Betul, di Gedung Joeang 45," ujar Sekjen Nasdem Jhonny G. Plate saat dikonfirmasi Tempo pada Jumat malam, 3 Agustus 2018.

    Simak: Ketua Umum PPP Sebut Jokowi Sudah Kantongi Nama Cawapres, Siapa Dia?

    Jhonny menjelaskan, agenda yang akan dibahas besok malam adalah penyusunan jadwal kegiatan bersama, struktur tim kampanye dan program Nawacita II. Kubu Jokowi terdiri dari enam partai yakni, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Hanura.

    Sementara itu, Ketua Umum PPP membocorkan bahwa Jokowi sendiri baru akan mendaftarkan diri sebagai calon presiden pada hari terakhir pendaftaran pemilihan presiden, 10 Agustus 2018. “Beliau akan mendaftar tanggal 10 Agustus 2018,” ujar Rommy, begitu dia akrab disapa, kepada Tempo pada Jumat, 3 Agustus 2018.

    Simak juga: Umumkan Cawapres di Menit Terakhir Menjadi Bagian Strategi Kubu Jokowi

    Komisi Pemilihan Umum mulai membuka pendaftaran capres pada Sabtu, 4 Agustus 2018. Sementara itu, Rommy mengatakan Jokowi akan mengumumkan cawapres yang akan mendampingi dia di Pilpres 2019 paling cepat tanggal 9 Agustus 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.