Kesepakatan MUI, Menteri Kesehatan, dan Bio Farma Soal Vaksin MR

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang siswa mengintip diberikan imunisasi campak dan rubella (MR) di SD Negeri 61 Kota Gorontalo, Gorontalo, Kamis, 2 Agustus 2018. ANTARA/Adiwinata Solihin

    Seorang siswa mengintip diberikan imunisasi campak dan rubella (MR) di SD Negeri 61 Kota Gorontalo, Gorontalo, Kamis, 2 Agustus 2018. ANTARA/Adiwinata Solihin

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Asrorun Niam mengatakan ada sejumlah kesepakatan dalam rapat bersama Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek dan Direktur Utama PT Bio Farma Rahman Rustan mengenai vaksin Measles Rubella atau vaksin MR.

    Baca juga: Menteri Nila: Tak Ada Penolakan dari MUI soal Vaksin MR

    "Pertemuan diinisasi, pertama untuk menjamin hak-hak keagamaan masyarakat setelah di beberapa daerah khsusus di luar jawa keresahan mengenai kepastian jaminan kehalalan vaksin MR," kata Asrorun di Kantor MUI, Jakarta, Jumat, 3 Agustus 2018.

    1. Kesepahaman Soal Verifikasi Vaksin MR

    Asrorun mengatakan, ada kesepahaman mengenai proses sertifikasi terhadap vaksin. Menurut dia, ada komitmen secara lisan dari Kementerian Kesehatan dan PT Bio Farma sebagai importir vaksin MR mengenai langkah percepatan.

    "Menkes atas nama negara meminta PT Biofarma dan Serum Institut of India untuk memberikan akses terkait komposisi yang menjadi pembentuk vaksin MR," katanya.

    Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek dan Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam saat menyampaikan kesepakatan mengenai vaksin MR di Kantor MUI, Jakarta, 3 Agustus 2018. TEMPO/Friski Riana

    2. Penetapan Fatwa Akan Dipercepat

    Komisi Fatwa MUI, kata Asrorun, akan mempertimbangkan proses percepatan penetapan fatwa setelah auditing oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Ia mengatakan lembaganya siap dalam keadaan menunggu dan mengambil langkah luar biasa untuk pemeriksaan kandungan dalam vaksin MR.

    Menurut dia, ada dua kemungkinan dari auditing itu. Dari sisi bahan harus clear, yaitu bahan yang terkandung dalam vaksin tidak terbukti haram atau najis. Sehingga bisa mempercepat proses sertifikasi halal. Jika ditemukan unsur pembentuk vaksin itu najis atau haram, MUI bisa membolehkan penggunaan vaksin bila tidak ada alternatif lain.

    3. Vaksin Mengandung Bahan Haram Boleh, Jika...

    Selain itu, vaksin yang mengandung bahan haram juga bisa dibolehkan jika ada situasi terdesak yang didasarkan kepada penjelasan ahli yang kompeten dan kredibel, bahwa imunisasi yang dilakukan untuk kepentingan mencegah penyakit, dan jika tidak dilakukan akan menyebabkan bahaya kematian, kecacatan permanen, dan penyakit bersifat massal dan jangka panjang.

    "Ketika tidak ada vaksin sejenis yang halal atau suci, ketika bahayanya sudah mendesak ketika ada penjelasan yang punya kompetensi terkait bahaya itu," katanya.

    Baca juga: Program Vaksin MR Menyasar 31,9 Juta Orang di 28 Provinsi

    4. Komitmen Kementerian Kesehatan

    Poin lainnya yaitu ada komitmen dari Nila dan bersama MUI untuk menenangkan masyarakat akibat kesimpangsiuran informasi vaksin MR. Caranya, dia menyebutkan dengan proses percepatan sertifikasi dan juga panduan keagamaan dalam imunisasi.

    Selanjutnya, melakukan penudaan pelaksanaan imunisasi di beberapa daerah yang memang memiliki perhatian mengenai isu keagamaan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.