Fahri Hamzah: Kalau PKS Memimpin, Bisa Rusak Negara, Sebab...

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah usai membuat laporan terhadap Presiden PKS Sohibul Imam di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis, 8 Maret 2018. TEMPO/Andita Rahma

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah, mengatakan PKS menuju ambang kehancuran karena banyak kadernya yang selalu menganggap kalimat pimpinan PKS adalah hukum tertinggi atau taklid. "Memang ada kesalahan berpikir dari awal yang menganggap seolah-olah kata-kata pimpinan PKS itu pasti lebih tinggi dari hukum negara," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat 3 Agustus 2018.

Baca: Mahkamah Agung Menangkan Fahri Hamzah, PKS Kalah 3-0

Fahri mencontohkan perseteruannya dengan PKS yang terjadi tiga tahun belakangan. Dalam perseteruan itu, Fahri mengajukan gugatan atas pemecatannya oleh PKS. Dalam gugatan ini Fari menang telak 3-0. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Fahri Hamzah.

"Lawyer-lawyer oknum pimpinan PKS itu yang dibaca apa kata pimpinan, bukan hukum negara. Waktu di PN begitu, waktu di PT juga begitu, waktu di MA juga begitu. Dianggap kalo mengutip kata-kata pimpinannya bisa menang di pengadilan, ya gak bisa," tutur Fahri.

Fahri Hamzah kemudian menyinggung perihal sami'na wa atho'na (kami mendengar dan kami taat) di dalam PKS. Menurutnya, prinsip yang demikian membuat anggota PKS abai terhadap hukum negara dan hanya mendengarkan apa yang diucapkan oleh pimpinan PKS.

Simak juga: Drama Empat Babak Fahri Hamzah VS PKS.

"Itu yang salah dan enggak boleh, enggak boleh orang berpartai begini, rusak partainya. Nanti kalau memimpin negara rusak negaranya," kata Fahri Hamzah.






Majelis Warga Deklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024

4 jam lalu

Majelis Warga Deklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024

Majelis Warga deklarasikan Anies Baswedan untuk jadi Capres 2024.


Menjelang Pemilu 2024, Kenali Istilah Elektabilitas dalam Politik

17 jam lalu

Menjelang Pemilu 2024, Kenali Istilah Elektabilitas dalam Politik

Elektabilitas menjadi perbincangan menjelang pemilu 2024. Apa makna sebenarnya?


MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

18 jam lalu

MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

Presidential threshold mengatur ambang batas perolehan suara jika ingin mengajukan capres dan cawapres. MK tolak gugatan PKS soal ambang batas.


Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

1 hari lalu

Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

Partai NasDem meminta KPK mengklarifikasi kabar soal upaya menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Formula E.


Partai Demokrat Sudah Dengar Upaya Kriminalisasi Terhadap Anies Baswedan

1 hari lalu

Partai Demokrat Sudah Dengar Upaya Kriminalisasi Terhadap Anies Baswedan

Partai Demokrat menyayangkan upaya kriminalisasi Anies Baswedan. Isu penjegalan Anies ini sudah meruak di internal partai.


Pergantian Pimpinan MKD DPR Aboe Bakar Alhabsy ke Adang Daradjatun, Apa Tugas MKD DPR Sebetulnya?

2 hari lalu

Pergantian Pimpinan MKD DPR Aboe Bakar Alhabsy ke Adang Daradjatun, Apa Tugas MKD DPR Sebetulnya?

MKD DPR belum lam aini gelar rapat pleno ganti pimpinan MKD DPR, Aboe Bakar Alhabsy. Apa tugas dan wewenang MKD DPR ini?


Bakal Diusung NasDem, PKS, dan Demokrat Jadi Capres, Anies Baswedan: Saya Urus Jakarta Dulu

3 hari lalu

Bakal Diusung NasDem, PKS, dan Demokrat Jadi Capres, Anies Baswedan: Saya Urus Jakarta Dulu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak mau berbicara banyak soal rencana Partai Demokrat, PKS, hingga NasDem yang bakal mendukungnya jadi Capres 2024


PKS Solo Usul DPP Tegaskan Dukungan untuk Anies Baswedan Jadi Capres

3 hari lalu

PKS Solo Usul DPP Tegaskan Dukungan untuk Anies Baswedan Jadi Capres

Daryono mengungkapkan, menguatnya dukungan terhadap Anies Baswedan itu datang dari berbagai elemen masyarakat


MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold, PKS: Kami Hormati, meski Kecewa

3 hari lalu

MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold, PKS: Kami Hormati, meski Kecewa

Aboe mengatakan gugatan yang diajukan PKS soal Presidential Threshold kepada MK merupakan bentuk kegelisahan terhadap kondisi demokrasi Indonesia.


MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold yang Diajukan PKS

3 hari lalu

MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold yang Diajukan PKS

MK menolak gugatan pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berkaitan dengan presidential threshold 20 persen yang diajukan PKS