Jumat, 19 Oktober 2018

Pemerintah Tetap Imunisasi Masyarakat yang Tak Menolak Vaksin MR

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala (tengah) dan Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek (kiri) memberikan pemaparan terkait hasil sidak pelayanan publik saat libur Lebaran 2018 di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, 9 Juli 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala (tengah) dan Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek (kiri) memberikan pemaparan terkait hasil sidak pelayanan publik saat libur Lebaran 2018 di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, 9 Juli 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek mengatakan akan tetap melakukan vaksinasi measles rubella atau vaksin MR bagi masyarakat yang tidak mempersoalkan kehalalan vaksin tersebut. "Kami tetap melakukan imunisasi, tentu bagi yang tidak terkait dengan isu halal ini. Tetap dilakukan sebagai kesehatan kami tetap harus melindungi masyarakat dari penyakit," kata Nila di kantor Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, Jumat, 3 Agustus 2018.

    Baca juga: Menteri Nila: Tak Ada Penolakan dari MUI soal Vaksin MR

    Adapun bagi masyarakat yang menolak vaksin MR karena belum jelas kehalalannya, Nila menyampaikan bahwa mereka boleh menunggu sampai dikeluarkannya fatwa oleh MUI.

    Ia pun berharap sertifikasi halal bisa segera dikeluarkan. Sebab, Kementerian Kesehatan akan melakukan imunisasi dengan vaksin MR serentak mulai 1 Agustus 2018 sampai September 2018, dengan menyasar 31.963.154 juta di 28 provinsi di luar Jawa.

    Sebagai langkah awal, Nila mengatakan akan menyurati Serum Institute of India untuk menanyakan bahan-bahan yang terkandung dalam vaksin MR. Sebab, vaksin untuk program vaksinasi MR nasional tersebut diimpor dari India oleh PT Bio Farma. Selanjutnya, kata Nila, PT Bio Farma akan mengurus dokumen pengajuan sertifikasi halal kepada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

    Baca juga: Program Vaksin MR Menyasar 31,9 Juta Orang di 28 Provinsi

    Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam mengatakan, sampai detik ini, vaksin MR dari SII belum tersertifikasi halal oleh LPPOM MUI. Karena itu, MUI akan melakukan penundaan pelaksanaan imunisasi di beberapa daerah yang memiliki perhatian terhadap isu keagamaan.

    Kendati begitu, kata Asrorun, MUI akan memberikan proses percepatan sertifikasi dan panduan keagamaan dalam imunisasi. "Komitmen dari Menteri Kesehatan bersama MUI untuk menenangkan masyarakat akibat kesimpangsiuran informasi ini dengan proses percepatan sertifikasi," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Bravo 5 dan Cakra 19, Dua Tim Luhut untuk Jokowi di Pilpres 2019

    Menyandang nama Tim Bravo 5 dan Cakra 19, dua gugus purnawirawan Jenderal TNI menjadi tim bayangan pemenangan Jokowi - Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.