Cerita JK Soal Sulitnya Koordinasi di Kabinet Kerja

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo  didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ibu Mufidah Jusuf Kalla dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memanjatkan doa disela-sela peringatan Nuzulul Quran Tahun 1439 Hijriah di Istana Negara, Jakarta, Senin, 4 Juni 2018. ANTARA/Puspa Perwitasari

    Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ibu Mufidah Jusuf Kalla dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memanjatkan doa disela-sela peringatan Nuzulul Quran Tahun 1439 Hijriah di Istana Negara, Jakarta, Senin, 4 Juni 2018. ANTARA/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan koordinasi antar menteri di Kabinet Kerja penting namun sulit dilakukan. Meski sudah ditunjuk menteri koordinator, terkadang koordinasi tetap terhambat.

    Baca: Jusuf Kalla: Menteri Jadi Caleg Ganggu Kinerja Kabinet

    JK mencontohkan kerjasama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dengan menteri yang dinaunginya. "Di maritim ada Menko itu walaupun kadang menterinya tidak datang kalau diundang Menko Maritim," ujar dia di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis, 2 Agustus 2018. JK tak menjelaskan menteri yang dia maksud.

    Menurut JK, koordinasi penting dilakukan mengingat bannyaknya tugas negara terutama terkait urusan maritim. Di sektor perikanan, misalnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tak bisa bekerja sendiri.

    Menteri KKP tetap membutuhkan Menteri Koperasi dan UKM untuk menyediakan dana bagi nelayan-nelayan kecil selain dia berfokus melawan praktek tangkap ikan ilegal. Peran Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto juga diperlukan untuk urusan ekspor dan impor hasil perikanan.

    Tanpa koordinasi, JK mengatakan masing-masing kementerian sulit untuk bersinergi. Untuk itu pemimpin negara memutuskan menunjuk empat menteri koordinator.

    Baca juga: Survei: 58,2 Persen Publik Tak Tahu Nawacita Jokowi-JK

    "Memang koordinasi itu penting dan kadang sulit. Karena susah koordinasi, maka ada empat Menko. Kalau gampang koordinasi maka tak ada jabatan itu," ujarnya.

    Menurut JK, Menteri Koordinator juga akan memudahkan presiden mengawasi kinerja para menteri. Presiden, kata dia, tak mungkin mengawasi satu per satu kinerja lebih dari 30 menteri di bawahnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.