INFO NASIONAL - Plt Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sonny Harry B. Harmadi menghadiri Sarasehan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, di GOR Ken Arok, Kota Malang, Jawa Timur, Rabu, 1 Agustus 2018. Dalam sarasehan yang dibuka Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ini, Sonny menekankan pentingnya pemanfaatan dana desa yang berkualitas.
“Dana desa harus dimanfaatkan dengan baik dan berkualitas, dimulai dari alokasi yang berkeadilan, musyawarah desa yang baik, perencanaan, penggunaan, dan pelaporan yang baik” ujarnya di depan sekitar 2.120 peserta yang merupakan perwakilan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan PKK, dari Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, serta Sulawesi Tenggara.
Baca Juga:
Lebih lanjut, Sonny menjelaskan tentang pemahaman Program Padat Karya Tunai (PKT) di desa sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan arahan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, sebagai bentuk penguatan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Setiap desa diminta untuk memanfaatkan sumber daya lokal semaksimal mungkin dalam program ini.
Sarasehan dihadiri Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Bupati dan Wali Kota se-Malang Raya, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Direktur Jenderal Pemberdayaan dan Pembangunan Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Direktur Otonomi Daerah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
Setelah sarasehan, Sonny beserta Asisten Deputi Pemberdayaan Desa melihat langsung perkembangan pembangunan Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Dalam kesempatan itu, Sonny melakukan dialog dengan Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Direktur BUMDes, para aparatur desa, tenaga ahli, pendamping dan para pegiat pemberdayaan desa.
Baca Juga:
Dalam dialognya, Sonny menyampaikan, semua aparatur dan pemangku kepentingan desa harus memperhatikan kualitas penggunaan dana desa yang dimulai dari musyawarah desa yang baik dengan melibatkan semua warga masyarakat desa hingga ada mekanisme kontrol dari BPD.
Kepala Desa Tunjungtirto Hanik Dwi Martha menyatakan sangat terbantu dengan adanya dana desa. Dia mengakui dana desa masih lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung pelayanan publik, seperti polindes, perpustakaan desa, dan PAUD. “Ke depan, dana desa akan lebih banyak dialokasikan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat, termasuk pengembangan BUMDes yang bersifat kegiatan ekonomi produktif,” ujar Hanik. (*)
