Minggu, 22 September 2019

Susi Pudjiastuti: Negara Hemat Rp 300 Triliun dengan Susinisasi

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berjoget sembari menggendong cucunya dalam acara kampanye Pandu Laut Nusantara saat car free day di Bundaran HI, Jakarta, Ahad, 15 Juli 2018. Melalui acara itu, Menteri Susi juga mengimbau masyarakat agar lebih mencintai laut dan mencegah pencemaran dengan tidak membuang sampah sembarangan. TEMPO/M. Taufan Rengganis.

    Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berjoget sembari menggendong cucunya dalam acara kampanye Pandu Laut Nusantara saat car free day di Bundaran HI, Jakarta, Ahad, 15 Juli 2018. Melalui acara itu, Menteri Susi juga mengimbau masyarakat agar lebih mencintai laut dan mencegah pencemaran dengan tidak membuang sampah sembarangan. TEMPO/M. Taufan Rengganis.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menuturkan penghematan anggaran negara ternyata masih sangat bisa dilakukan dengan efektif asalkan ada niat untuk mengubahnya.

    Baca juga: Saat Susi Pudjiastuti Keseleo Lidah Ucap Sultan HB X Gubernur DKI

    Susi pun mencontohkan dengan pengalamannya melakukan pemangkasan anggaran-anggaran yang selama ini tak efektif, hasilnya ternyata bisa memangkas sampai 32 persen dari anggaran yang dikucurkan.

    Selama tiga tahun terakhir Kementerian Kelautan Perikanan berhasil mengembalikan sisa anggaran sebesar Rp 9 triliun. Sisa anggaran itu dikembalikan ke kas negara. Kebijakan penghematan ala menteri Susi ini lalu dijuluki Presiden Jokowi dengan istilah Susinisasi.

    "Kalau penghematan anggaran seperti (Susinisasi) ini bisa diterapkan secara nasional di seluruh departemen seperti yang kami lakukan tiga tahun terakhir, setidaknya bisa hemat Rp 300 triliun atau 15 persen dari APBN,” ujar Susi di sela Rapat Kerja Pengendalian Pembangunan Triwulan II 018 yang digelar Pemerintah DIY di Yogyakarta Rabu 1 Agustus 2018.

    Dengan penghematan itu, Susi menuturkan kesejahteraan PNS, TNI, Polri bisa ditingkatkan bahkan hingga mencapai 200 persen tanpa ancaman defisit.

    "Tunjangan Kinerja juga bisa naik 70 sampai 100 persen setiap tahun," ujarnya.

    Susi menuturkan dengan penghematan itu, tentu negara tak terbebani untuk berutang Rp 300 triliun demi menjalankan roda pemerintahan.

    Hanya, Susi mengakui memang tak gampang mengubah setiap instansi agar melakukan seperti yang ia kerjakan. Banyak faktor yang bisa menjadi kendala untuk penerapannya.

    Namun ia menilai, Susinisasi yang ia lakukan di kementeriannya lebih pada penghematan secara umum. Seperti disiplin mengoreksi perencanaan anggaran setahun selama empat kali untuk menemukan program-program yang tak efisien atau bertumpuk-tumpuk.

    Cara Susi mengoreksi ini pun terbilang unik. Misalnya dalam rapat evaluasi rutin, ia akan mengumpulkan lalu memilah para pejabat dalam bentuk barisan kelompok. Ia lalu meminta pejabat mana yang menemukan dan tidak menemukan inefisiensi anggaran di masing-masing pos-nya.

    Baca juga: Susi Pudjiastuti Disebut Kandidat Cawapres Jokowi: Kata Siapa?

    “Kebanyakan mereka (pejabat di Kementerian Kelautan Perikanan) secara sadar berjalan masuk ke kelompok barisan yang merasa posnya ada inefisiensi anggaran, tak ada pejabat yang merasa efisien sepenuhnya, jadi saya minta pangkas program yang tak efisien,” ujarnya. Model evaluasi anggaran semacam ini dilakukan setahun empat kali di kementerian Susi.

    Susi mengandaikan Kementeriannya seperti perusahaan profesional di mana para direktur jenderal adalah orang-orang di bawah CEO perusahaan yang harus tahu persis rencana kerja dan penggunaan anggaran.

    “Dirjen bukan komisaris utama yang menyerahkan semuanya ke bawahan,” ujarnya.

    Selain penghematan seperti itu, Susi Pudjiastuti juga melakukan pengurangan pegawai yang usianya di atas 50 tahun ke atas yang dinilai tidak efektif lagi. Sebagai gantinya ia memasukkan kalangan profesional muda dengan prestasi mentereng agar pegawai negeri tidak kalah dengan pegawai perusahaan swasta.

    Konsep pengurangan pegawai itu dilakukan Susi setelah menemukan fakta bahwa 30 persen pegawai KKP tidak memahami komputerisasi saat awal Susi menjabat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.