Minggu, 22 September 2019

Reformasi Birokrasi, Kemendes PDTT Terapkan Smart Office

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Reformasi Birokrasi, Kemendes PDTT Terapkan Smart Office

    Reformasi Birokrasi, Kemendes PDTT Terapkan Smart Office

    INFO NASIONAL – Kendati Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah kementerian yang mengurusi daerah tertinggal, akan tetapi kementerian ini menjadi yang terdepan dalam pemanfaatan teknologi. Begitu yang dikatakan salah satu pelawak ternama Indonesia, Lies Hartono atau akrab disapa Cak Lontong, saat menjadi pembawa acara Peluncuran Smart Office Kementerian Desa, di Jakarta, Rabu, 1 Agustus 2018. “Jadi, meskipun ngurusin desa, tapi tidak ndeso,” ujarnya.

    Peluncuran Smart Office Kementerian Desa dilakukan dalam rangka mendukung reformasi birokrasi (RB), untuk memperbaiki kinerja di lingkungan kementerian. Mengenai hal tersebut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan, penerapan smart office dilakukan agar data yang dibutuhkan kementerian dapat diakses lebih cepat dan akurat. Dengan begitu, kebijakan dan pelayanan terhadap masyarakat desa dan daerah tertinggal akan menjadi lebih cepat.

    “Kita memang berhasil melaksanakan amanah presiden dengan menyalurkan dana desa. Kita lihat penyerapan dana desa terus naik dari 82 persen (2015) sampai naik ke 99 persen (2017). Meski begitu PR kementerian ini masih banyak,” katanya.

    Ia mengatakan, peningkatan kinerja kementerian menjadi sangat penting, mengingat Kemeterian Desa adalah bagian strategis dari pemerintahan yang menentukan maju atau tidaknya negara Indonesia. Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Desa menjadi yang pertama dalam kabinet yang memunculkan smart office.

    “Dalam smart office ini, semua data langsung terintegrasi dalam database kepegawaian kita. Sehingga, absen, file karyawan, semuanya langsung terintegrasi,” tutur Eko.

    Ia juga mengatakan, Indonesia berawal dari negara miskin, tanpa disadari tumbuh menjadi negara besar, yang pada 2050 diprediksi menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor 4 dunia. Namun, ia menegaskan, pertumbuhan ekonomi tersebut harus dibarengi dengan pengurangan angka kemiskinan. “Indonesia, walaupun saat ini sudah menjadi negara dengan ekonomi nomor 16 dunia, tapi kita punya banyak PR. Masih banyak masyarakat hidup miskin dan sebagian besar ada di desa,” ucapnya.

    Terkait dengan hal tersebut, menurut dia, untuk mengangkat desa tertinggal menjadi desa mandiri dan mengangkat derajat masyarakat miskin, tak hanya cukup melalui uang, tapi harus dibarengi perencanaan yang baik, detail, serta pendampingan dan pengawasan yang baik pula.

    “Semoga dengan smart office ini, kita bisa melayani masyarakat di desa tertinggal menjadi lebih cepat. Sehingga terwujud masyarakat yang adil dan makmur,” ujarnya.

    Di sisi lain, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengapresiasi penerapan smart office Kementerian Desa. Menurut dia, sudah saatnya tata kelola kementerian tidak lagi dilakukan secara manual tapi digital.

    “Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sesuai dengan tugasnya adalah kementerian yang sangat strategis. Karena fondasi pembangunan ada di desa. Dengan majunya desa, pasti diikuti dengan kemajuan kota atau kabupaten,” Kata Eko. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.