SBY: Dalam Pemilu Kalau Berbeda Dihajar, Saya Bukan Tipe Itu

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berbicara di depan awak media setelah melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, Senin, 30 Juli 2018. TEMPO/Subekti

    Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berbicara di depan awak media setelah melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, Senin, 30 Juli 2018. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengklarifikasi pernyataannya soal angka kemiskinan di Indonesia.

    "Teman-teman, saya perlu berikan klarifikasi menyangkut pernyataan saya tentang perlunya kita memperhatikan "the bottom 40"," kata SBY dalam akun Twitternya @SBYudhoyono, Rabu 1 Agustus 2018.

    Baca juga: SBY Turun Gunung, Jokowi Vs Prabowo Diprediksi Menarik

    SBY sebelumnya menyatakan ada 100 juta penduduk miskin di Indonesia. Angka tersebut merujuk pada total 40 persen penduduk berpendapatan rendah dari 263 juta penduduk.

    Data yang disampaikan SBY berbeda dengan catatan BPS. Pada Maret 2018, jumlah orang miskin di Indonesia sebanyak 25,95 juta. Jumlahnya menurun dari September 2017 yang jumlahnya mencapai 26,58 juta.

    Dalam cuitannya SBY menjelaskan bahwa banyak yang salah mengerti arti "the bottom 40%. Kemudian, kata SBY, mereka langsung memberikan sanggahan bahwa "Tak benar jumlah penduduk miskin 100 juta orang."

    "Ada pejabat negara yang mengatakan menurut BPS yang miskin hanya sekitar 26 juta. Tentu saya sangat mengerti angka itu," ujar presiden Indonesia keenam ini.

    Menurut SBY, istilah "the bottom 40%" digunakan oleh World Bank Group yaitu 40 persen penduduk golongan bawah di masing-masing negara. Di negara berkembang yang pendapatan atau income perkapitanya belum tinggi, mereka termasuk kaum sangat miskin, kaum miskin dan di atas miskin atau near poor.

    Dunia, kata SBY, menetapkan sasaran kembar (twin objective) dalam pembangunan berkelanjutan yaitu hilangkan kemiskinan ekstrem dan capai kemakmuran bersama. "Ketika saya jadi Ketua HLP PBB (bersama PM Inggris dan Presiden Liberia) susun bahan "SDGs", "the bottom 40%" jadi perhatian utama," ujarnya.

    Kelompok inilah, kata dia, yang mesti dibebaskan dari kemiskinan dan ditingkatkan taraf hidupnya dengan meningkatkan pendapatan mereka. Menurutnya, kelompok ini sangat rawan dan mudah terdampak jika ada kemerosotan ekonomi, terutama jika ada kenaikan harga, termasuk sembako.

    SBY mengatakan dengan melemahnya ekonomi, "the bottom 40%" mengalami persoalan. "Ini saya ketahui dari hasil survei dan dialog saya dengan ribuan rakyat di puluhan kabupaten/kota."

    Menurut SBY, inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah, baik sekarang maupun yang akan datang. "Pendapat saya, justru inilah yang harus jadi prioritas," ujarnya.

    Baca juga: Usai Pertemuan di Kertanegara, SBY: Prabowo Calon Presiden Kita

    Dia juga percaya bahwa angka kemiskinan sekarang sekitar 26 juta orang atau 9,82 persen. "Saya juga tahu tak mudah turunkan angka kemiskinan," kata SBY.

    Dia menyatakan pemerintahan SBY-JK dan SBY-Boediono (total 10 tahun) berhasil menurunkan kemiskinan sebesar 6 persen. Ini dicapai dengan program pro-rakyat yang masif.

    "Pemerintah sekarang dalam waktu 3 tahun berhasil menurunkan kemiskinan sebesar 1 persen. Mudah-mudahan hingga akhir 2019 bisa mencapai 3 persen," ujarnya.

    Dia juga mendengar pemerintah akan menunda sebagian proyek infrastruktur guna menyelamatkan ekonomi. "Hal ini sudah lama saya sarankan," kata SBY.

    Baca juga: Gerindra-Demokrat Berkoalisi, Prabowo: SBY Tak Syaratkan Cawapres

    Menurut dia, keputusan dan kebijakan pemerintah tersebut, kalau benar, adalah tepat dan dia ikut mendukung karena berarti negara mengutamakan rakyat.

    "Biasanya dalam musim pemilu, kalau berbeda posisi langsung dihajar. Saya bukan tipe manusia seperti itu. Kalau benar harus saya dukung," ujar SBY.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.